Hasil lembaga survei Poltracking Indonesia dengan tema 'Menyongsong Kongres PDI Perjuangan: Regenerasi atau Degenerasi?' yang dirilis kemarin, dinilai aneh.
Penilaian itu disampaikan Anggota DPR RI Fraksi PDIP sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Tb Hasanuddin dalam keterangannya kepada redaksi sesaat lalu (Senin, 23/3).
Menurutnya, aneh, lantaran survei tersebut tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dalam menentukan respondennya. Metodologinya ngawur. Sebagai contoh, kata Tb Hasanuddin, untuk mengetahui bagaimana tingkat pelayanan PT Kereta Api, agar valid dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan, maka respondennya adalah pelanggan atau penumpang Kereta Api, bukan penumpang Pesawat yang tidak pernah naik Kereta Api.
Maka, jelas Tb Hasanuddin, untuk mengetahui siapa yang didukung oleh kader PDIP untuk menjadi ketua umumnya periode 2015-2020 di Kongres PDIP ke-IV di Bali pada April nanti, mestinya respondennya adalah kader partai dan bukan pakar. Karena pakar-pakar itu tidak mewakili kader PDIP.
"Karena tak sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku maka hasilnya tidak valid dan tidak bisa dipertanggung jawabkan. Saya mencurigai survei ini adalah survei pesanan untuk memecah belah kader PDIP menjelang kongresnya bulan depan," ujar Tb Hasanuddin.
Jelas dia, pemilihan para pimpinan di PDIP mulai dari ketua anak ranting, ketua ranting (tingkat desa), ketua PAC, DPC, DPD sampai ketum DPP dijaring dan dimulai dari usulan yang paling bawah, setiap kader boleh mengusulkan calon pemimpinnya. Dan sampai saat ini Megawati Soekarnoputri telah diusulkan kembali menjadi ketua umum masa bakti 2015-2020 oleh setiap kader mulai dari tingkat ranting hingga DPD seluruh Indonesia, secara aklamasi melalui Musancab, Konfercab dan Konferda.
"Jadi survei itu aneh, dan saya yakin kader PDIP tak akan terpancing," tukas Tb Hasanuddin, yang juga mantan Sekretaris Militer ini.
Seperti diketahui, lembaga survei Poltracking Indonesia pimpinan Hanta Yuda kemarin (Minggu, 22/3) merilis, Presiden Joko Widodo adalah calon ketua umum PDIP yang paling dijagokan, sementara Megawati Soekarnoputri paling tidak direkomendasikan. (Baca:
Survei Poltracking: Jokowi Paling Potensial Jadi Ketum PDIP dan
Megawati Paling Tidak Direkomendasi Jadi Ketum PDIP)
Survei itu dilakukan pada Desember 2014 hingga Februari 2015, menggunakan metode uji kelayakan figur melalui tiga tingkatan penyaringan, yaitu meta analisis (analisis pemberitaan media, hasil survei, dan dokumentasi studi yang relevan),
focus group discussion, serta penilaian kapabilitas dan akseptabilitas oleh pakar dan opinion leaders, dengan jumlah juri penilai sebanyak 200 pakar.
[rus]
