Berita

sabam sirait/rmol

Sabam Sirait Dianugerahi Gelar Bapak Demokrasi Bangsa

MINGGU, 22 MARET 2015 | 23:55 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Sabam Sirait, termasuk salah satu nama besar dalam gelanggang politik Indonesia. Sabam adalah politisi yang mengalami masa pemerintahan tujuh Presiden; dari mulai Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarmoputri, Susilo Bambang Yudhyono dan Joko Widodo.

Minggu malam ini (22/3), Sabam pun diberi anugerah sebagai Bapak Demokrasi Bangsa. Hal ini mengingat perjuangan Sabam dalam menegakkan demokrasi di Indonesia. Bahkan, dalam acara yang digelar di Meseum Nasional ini, dekalator Utama Partai Demokrat, Vence Rumangkang, memberi testimoni kepada Sabam sebagai tokoh senior yang patut diteladani oleh generasi politik saat ini. Kata Vence, kelas Sabam bukan lagi politisi melainkan sudah masuk kategori Bapak Bangsa.

Bukan tanpa alasan Sabam diberi anugerah Bapak Demokrasi Bangsa. Sejarah perjalanan Sabam dalam memperjuangkan demokrasi begitu panjang dan berliku. Di masa pemerintahan Soekarno, sebagai aktivis mahasiswa, Sabam sudah sering menyampaikan gagasan-gagasan, bahkan dalam forum-forum mahasiswa internasional.

Di era pemerintahan Soeharto, di tengah kondisi DPR yang boleh dikatakan hanya tahu kata "setuju", Sabam membuktikan diri bukan termasuk politisi yang diasumsikan saat itu. Misalnya, pada 1992, di tengah sidang yang dipimpin Ketua DPR Wahono, Sabam interupsi dan maju ke meja pimpinan untuk memperjuangkan agar Pemilu menjadi demokratis.

Kini, Sabam dinilai sebagai teladan baik bagi politisi dari ragam regenerasi. Ia meninggalkan jejak pengalaman yang panjang, dan memastikan bahwa politik harus bermula dari keyakinan ideologis. Sabam mengajarkan bahwa politik bukan semata menjadi alat untuk mencapai kursi kekuasan, melainkan juga menjadi medium perjuangan.

Maka Sabam juga adalah politisi yang tegar dan tahan banting. Ia sabar menerima konsekuensi sebab ia yakin sedang berada di jalan yang benar. Ancaman maupun godaan, sama saja tak membuat kaki Sabam berubah posisi. Sekali lagi sejarah mencatatnya, ketika Sabam berada dalam tekanan rezim Orde Baru, ia berdiri kokoh dengan menyuarakan apa yang ia yakini dengan lantang.

Sabam sendiri, terkait dengan penghargaan yang diberikan LensaIndonesia.Com ini, menilai dengan biasa-biasa saja. Sebab perjuangan yang selama ini ia jalani memang keharusan yang harus disampaikan demi Indonesia yang lebih baik.

Mantan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) ini menilai, demokrasi secara substansial harus dipahami sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan demikian, rakyat pula lah yang menentukan jalannya pemerintahan.

Kini, pasca reformasi, Sabam melihat perilaku politik sebagian masyarakat belum benar-benar demokratis. Ia memahami hal ini sebab mentalitas Orba yang telah dibangun selama 30 tahun masih ada di benak anak-anak bangsa.

Untuk mengatasi hal ini, Sabam menyarankan agar dilakukan pendidikan demokrasi, bukan hanya oleh sekolah dan partai politik melainkan juga oleh pemerintah. Dan memang, memperjuangkan demokrasi bukanlah perkara mudah dan instan.

"Mengubah mental masyarakat menjadi benar-benar demokratis itu memerlukan waktu. Tapi kita harus terus berjuang. Harus tetap semangat," demikian Sabam, yang tidak hadir dalam acara pemberian anugerah tersebut karena sakit, yang dihubungi melalui sambungan telepon [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya