Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), As'ad Said Ali mengatakan, memerangi kelompok radikal ISIS tidak bisa hanya melibatkan pemerintah dan aparat keamanan.
Ormas-ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga perlu terlibat untuk untuk memoderasi pandangan-pandangan yang terlanjur ekstrim dan membentengi lingkungan internal masing-masing dari perembesan radikalisme.
"Pemerintah perlu mengajak ormas-ormas tersebut untuk memikirkan konsep toleransi yang dapat memelihara iklim toleransi. Adapun bentuk dan substansi diserahkan kepada masing-masing Ormas,†katanya di Jakarta, Jumat (20/3).
As'ad yang akhir tahun lalu meluncurkan buku Al Qaeda: Kajian Sosial Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya mengemukakan, ISIS yang kini tengah menjadi isu global merupakan kelanjutan dari organisasi garis keras Al-Qaeda. Aksi mereka pada dasarnya bentuk perlawanan global kelompok radikal Islam terhadap ketidakadilan dunia.
Dikatakan, isu yang mereka perjuangkan mampu menarik perhatian anak-anak muda secara cepat dan mendunia karena mudah dicerna terkait dengan ketidakadilan di Palestina, kesenjangan sosial-ekonomi di negara-negara muslim dan ekspansi budaya Barat yang dianggap merusak nilai-nilai Islam seperti hedonism dan materialism.
"Para pemimpin dunia Islam dianggap tidak berdaya dan tunduk pada kemauan Barat. Isu yang mereka kembangkan tersebut dengan cepat menyebar keseluruh penjuru dunia melalui jaringan maya, bukan saja di negara-negara Islam, tetapi juga di negara-negara Barat sebagai akibat kebijakan banyak negara yang memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok perlawanan yang lari dari negara masing-masing,†katanya.
As'ad yang juga wakil ketua umum PBNU mengingatkan, pengaruh paham Al Qaeda dan ISIS yang saat ini sudah menjalar sekelompok warga bangsa itu perlu diantisipasi. Beberapa paham yang dikebangkan juga perlu diluruskan terutama tentang faham khilafah Islamiyah, jihad, dan pengkafiran.
[wid]
