Berita

tantowi yahya/net

Tantowi Yahya Desak Jokowi Tindak Tegas Pasukan Cyber yang Sudah Rusak Demokrasi

JUMAT, 20 MARET 2015 | 04:31 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pasukan cyber di dunia maya sudah meresahkan masyarakat. Selain itu, kehadiran mereka juga merusak demokrasi. Bahkan, keberadaan mereka bisa menyebabkan diistegrasi bangsa.

"Ini membahayakan dalam konteks persatuan dan kesatuan bangsa," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Jumat, 20/3). 

Karena itu, Tantowi meminta Presiden Joko Widodo dan Polri menindak tegas pasukan cyber ini. Sebab apa yang dilakukan pasukan ini, selalu menyerang pihak yang berbeda pendapat dengan cara yang tidak sehat dan intimidatif. 


"Habis memaki-maki orang mereka, pasukan cyber pun membuang sim card mereka Lama kelamaan demokrasi pun mati dan kebenaran hanya milik pasukan cyber ini karena selalu membenarkan apapun yang dilakukan pemimpin," tegas Tantowi. 

Terkait dengan hal ini, ungkap Tantowi, Komisi I berencana membahasnya dengan Menkominfo. Bagaimanapun, negara harus hadir, dan persoalan ini tidak bisa dibiarkan. Selain itu, DPR juga akan merevisi UU ITE untuk membahas mengenai cyber sehingga ke depan tidak ada lagi akun-akun tidak jelas yang digunakan untuk mengadu domba anak bangsa. 

"Hal ini sudah dibicarakan sejak menkominfo Pak Tifatul Sembiring. Penjualan simcard tak bisa sembarangan, harus meninggalkan kartu identitas untuk didaftarkan. Kalau simcard dibeli di pinggir jalan satu orang saja bisa punya 10 nomor. Kita tidak ingin membatasi kebebasan tapi kebebasan juga harus bertanggungjawab," demikian Tantowi. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya