Berita

Adhyaksa Dault Disuruh Mundur Bila Tak Mampu Benahi Pramuka

JUMAT, 20 MARET 2015 | 00:39 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Belakangan ini Pramuka banyak dicederai oleh kepentingan sepihak atau pemerintah. tentu saja, pemerintah yang tidak benar-benar mewakili aspirasi Pramuka Indonesia, sejatinya harus terus dikontrol agar tidak terlalu menggarong aset dan kekayaan Pramuka.

Demikian disampaikan Yusup dari Forum Komunikasi Gerakan Pramuka Lintas Racana. Yusup pun menegaskan bahwa Forum Komunikasi Gerakan Pramuka Lintas Racana tidak akan tinggal diam melihat Pramuka sudah kronis karena ada ada upaya menghilangkan naluri pramuka.

Salah satu bukti ketegasan sikap ini dilakukan Forum Komunikasi Gerakan Pramuka Lintas Racana dengan menggelar aksi di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat (Kamis, 19/3). Dalam aksi ini mereka menuntut beberapa hal. Diantaranya trasparansi anggaran dan aset gerakan pramuka; rombak sistem pendidikan Pramuka di perguruan tinggi; bongkar kepengurusan di kwarnas dan tolak swastanisasi aset gerakan pramuka; menuntut agar melaksanakan hasil audiensi dengan Wapres; dan usir para perusak Pramuka.


"Jika Ka Adhyaksa Dault tidak mampu melaksanakan tuntuntan kami, maka kami tuntut mundur Adhyaksa Dault dari tampuk tertinggi Kwartir Nasional," kata Yusup dalam aksinya.

Yusup menambahkan, Pramuka adalah organisasi kepemudaan yang bergerak dalam bidang keterampilan minat dan bakat anggota muda, yang memiliki motto "satyaku kudarmakan darmaku kubaktikan." Pedoman tri satya serta dasa darma, melibatkan semua unsur dari mulai siaga sampai pembina yang tesebar di seluruh Indonesia.

"Gerakan Pramuka yang seyogyanya membentuk jiwa-jiwa yang cerdas, mandiri dan kreatif, agar lebih mudah menyatukan dan menyatukan semangat pemuda pramuka untuk terus berkarya untuk kemajuan dan kebaikan seluruh masyarakat indonesia," demikian Yusup. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya