Berita

Marzuki Alie

Wawancara

WAWANCARA

Marzuki Alie: Aklamasi Itu Bulat 100 Persen, Kalau Tidak Ya Ada Kompetisi

KAMIS, 19 MARET 2015 | 09:36 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kelompok yang menginginkan pemilihan melalui voting merasa kesulitan mencari tokoh yang bisa mengimbangi dan berani bertarung dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada umum tokoh di par­tai berlambang mercy itu enggan berhadapan dengan SBY.

Di antara tokoh Demokrat yang dianggap berani 'bertarung' dengan SBY pada kongres Mei mendatang hanya Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie. Tapi bekas ketua DPR itu saat diwawancara Rakyat Merdeka, kemarin, masih belum bersikap.

Saat ditanya soal kesediaannya dicalonkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Marzuki Alie bilang tengah 'happy' dengan kerjaan sekarang.


"Saya ngurusin pendidikan, mulai dari SD sampai pascasarjana, selain punya pesantren, juga ada usaha," paparnya.

Berikut kutipan selengkap­nya:

Anda masih tertarik dengan dunia politik kan?

Ya. Saya masih ingin tetap mengabdi di dunia politik. Kalau soal jabatan itu amanah. Tetap siap menjalankannya jika dim­inta oleh pemilik suara.

Bukankah Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat men­dukung Anda?

Siapa saja boleh mendukung. Tapi yang menentukan itu suara dari bawah, yang punya hak suara. Tapi kalau wacana, ta­waran itu boleh-boleh saja. Tapi kuncinya tetap pada pemilik suara.

Sejauh ini, apa tidak ada dukungan dari bawah?

Saya tidak tahu. Saya tidak komunikasi. Soalnya saya se­dang happy kok dengan kerjaan sekarang.

Artinya Anda tidak men­calonkan diri, tapi kalau di­calonkan tentu siap?
Nggak ada kata siap dan ng­gak siap. Pokoknya itu semuanya tergantung kepada pemilik suara. Nggak usah berandai-andai.

Ada kelompok yang meng­inginkan pemilihan ketua umum secara aklamasi?
Nggak apa-apa, kalau akla­masi kan berarti seluruh daerah setuju. Kalau mereka setuju, mereka punya hak suara, apa yang salah dengan aklamasi. Tapi mekanisme diikuti.

Apa itu?
Mekanisme itu kan ada pendaftaran, pencalonan. Kalau 100 persen mencalonkan, ya aklama­si. Tapi kalau tidak sampai 100 persen berarti ada kompetisi, kan begitu.

Bukankah Demokrat har­us menjunjung tinggi asas Demokrasi?
Demokrasi itu kan suara rakyat, suara yang memiliki hak suara. Kalau mereka semuanya sepakat, itu kan aklamasi na­manya.

Kalau aklamasinya dipak­sakan?

Nah itu lain lagi namanya. Dipaksakan itu tentu salah. Pak SBY tidak akan melaku­kannya.

Sebab, beliau berpesan janganada pemaksaan, harus dari bawah, harus benar-benar keinginan kader, itu kan pesan beliau.

Perolehan suara Demokrat terjun bebas dalam pileg lalu, apa harapan Anda terhadap kongres mendatang?
Siapa pun nanti yang terpilih hendaknya menyiapkan kader, memberi pelatihan secara ber­jenjang, secara berkelanjutan, sampai mereka betul-betul siap untuk menjadi pejabat publik.

Nggak mengejar target me­nang dalam Pileg 2019?
Menang itu adalah bagian dari orang-orang yang telah kita tempatkan tadi. Orang-orang terbaik yang berbuat untuk kepentinganrakyat, demi kepent­ingan negara.

Kaderisasi itu prioritas yang perlu ditangani?

Ya. Kalau kita tidak melaku­kan kaderisasi, menyiapkan pemimpin-pemimpin, apa jadin­ya nanti kalau menang pemilu dan pilkada tapi yang terpilih yang korup. ***

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya