Polemik DPRD dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak bakal menemukan solusi untuk menuntaskan APBD2015.
Sebab, target DPRD DKI Jakarta ingin menjatuhkan Ahok. Sedangkan bekas Bupati Bangka Belitung itu ingin membuka kasus korupsi di Kebon Sirih.
"Kalau targetnya seperti itu, maka tidak pernah bisa mencari solusi soal APBD DKI Jakarta," tegas pakar hukum tata negara, Refly Harun, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurut Refly, masalah DPRD dan Ahok bukan sekadar hak angket, melainkan ada muaÂtan politis. Maka tidak mengherÂankan jika 106 anggota DPRD membubuhkan tandatangan sebagai dukungan hak angket.
"Hak angket ini bukan cuma soal anggaran sih. Tapi juga soal politik. DPRD beranggapan Ahok jatuh dalam kaÂsus APBD ini," papar Refly.
Berikut kutipan selengkapnya:
Bagaimana kalau keduanya tidak kompromi? Kalau keduanya tidak bisa kompromi tentu yang dirugikan adalah rakyat Jakarta. Kompromi yang dimaksud itu untuk kebaiÂkan, bukan untuk melakukan korupsi.
Menurut saya kalau memang ada pelanggaran hukum, ada indikasi korupsi, maka diprosessaja oleh penegak hukum.
Kalau soal APBD? APBD DKI Jakarta itu harus segera diselamatkan. Gubernur DKI Jakarta dan DPRD harus bisa mencapai kesepakatan soal itu. Kalau tidak bisa, berarti menggunakan APBD tahun lalu agar penganggaran tidak terÂhambat.
Hak angket itu layak nggaksih? Saya mengatakan angket itu harus jelas, terhadap dugaan huÂkum apa. Kalau angketnya tidak jelas, maka tidak layak.
Barangkali ini bermuatan politik? Tentu ada muatan politik itu, maÂka harus jelas untuk apa hak angÂket itu. Sebab, sebagain anggotaDPRD ingin Ahok dijatuhkan. Saya menilai ada kesan seperti itu. Ahok itu pasti diincar terus.
Kalau targetnya menjatuhÂkan Ahok? Memang targetnya menjatuhkan Ahok. Kalau targetnya seperti itu, maka tidak pernah bisa ketemu mencari solusi soal APBD DKI Jakarta. Apalagi Ahok inginmembuka kasus korupsi,sehingga nggak bakaÂlan ketemu.
Harusnya bagaimana? Kalau kita logika begini, yang penting mendukung yang benar. Kalau Ahok benar, ya harus kita dukung. Yang kotor harus digebukin ramai-ramai.
Apa sikap Mendagri sudah benar menyikapi polemik DPRD dengan Gubernur DKI Jakarta itu? Kalau mereka (DPRD dan Gubernur) tidak bisa diketemuÂkan lagi untuk APBD itu, apa boleh buat, terpaksa menggunakan APBD tahun lalu. Itu kan aturan. Sudah benar sikap Mendagri tersebut.
Yang penting proses penÂganggaran harus berjalan cepat. Belanja-belanja tidak boleh berÂhenti. Pembangunan harus terus dilaksanakan. Nggak masalah meski menggunakan anggaran tahun lalu. ***
