Sekitar 60 persen anggota DPRdari Partai Golkar mendukung keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang mengakui kepengurusan Agung Laksono.
Untukitu, Fraksi Partai Golkar DPR diminta tidak menginisiasi dan tidak ikut-ikutan rencana pengajuan hak angket terhadap Menkumham tersebut.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Versi Munas Ancol Priyo Budi Santoso, kepada Rakyat Merdeka, yang dihubungi via teleÂpon, Sabtu (14/3).
"Pengajuan hak angket meruÂpakan sikap
over-reactive. Lagi pula tidak menguntungkan perÂjuangan partai," ujarnya.
Berikut kutipan selengkapÂnya:Jika dilihat dari peta kekuaÂtan politik di DPR, wacana hak angket bakal kandas, tidak akan berhasil. Sebab, lebih dari separuh anggota DPR Fraksi Partai Golkar sudah menyampaikan respons positif untuk bergabung denÂgan kami dan melakukan reÂkonsiliasi. Dengan kata lain, mereka mendukung keputusan Menkumham.
Bagaimana proses rekonÂsiliasinya?Kami sudah sampaikan surat resmi kepada Pak Ical (Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie) yang juga ditembuskan kepada Mahkamah Partai dan Kemenkumham. Intinya ajakan kepada kader-kader potensial dari Munas Bali agar dapat bergabung dalam kepengurusan ini.
Jika bersedia bergabung, apa ada syarat-syaratnya?Syaratnya mudah, PDLT yaitu prestasi, dedikasi, loyalitas, dan Tak tercela. Ini kan partai kita bersama, kami akan menyambut dengan tangan terbuka.
Ada yang tidak merespons?Responsnya positif. Tapi yang nggak mau, ya nggak apa-apa, ya kan. Kami berniat baik unÂtuk menjalankan amar kepuÂtusan Mahkamah Partai dan Menkumham untuk merangkul mereka.
Bagaimana yang belum merespons?Kami tunggu beberapa hari lagi. Surat sudah kami layangÂkan. Waktu kita tidak banyak. Pekan depan kami akan finalÂkan dan segera mengirimkan surat kepada Menkumham unÂtuk mendapatkan pengesahan kepengurusan kembali.
Kalau kubu Ical tak merespons bagaimana?Ya tidak apa-apa. Itu kan pilihan politik, kita tidak bisa memaksa mereka.
Kalau anggota DPR, apa ada konsekuensi politiknya? Tidak, mereka tetap menjadi anggota fraksi. Sampai sekaÂrang kita juga tidak punya rencana untuk mengganti posisi Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua MPR Mahyudin
Di jajaran pimpinan Fraksi Partai Golkar dan Alat Kelengkapan Dewan dilakuÂkan perombakan, siapa saja yang diganti?Itu penyempurnaan atau perÂombakan seperlunya. Tapi tidak semuanya.
Kenapa harus dirombak?Karena masih banyak angÂgota Fraksi Partai Golkar yang potensial untuk ditempatkan di posisi strategis.
Bagaimana respons pengurus di daerah?Untuk DPD I dan DPD II se Indonesia juga sudah berduyun-duyun bertemu dan mendukung karena memang sudah diakui pemerintah. ***
