PN Situbondo Harus Bebaskan dan Pulihkan Nama Baik Nenek Asyani

. Koalisi Anti Mafia Hutan meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Situbondo memutus bebas dan memulihkan nama baik Nenek Asyani.

Nenek Asyani (63) dipaksa menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Situbondo akibat dituduh mencuri 38 papan kayu Perhutani di Dusun Kristal, Desa Jatibanteng, Situbondo, Jawa Timur. Nenek Asyani sudah ditahan sejak 15 Desember 2014.

Pasal yang didakwakan kepadanya adalah Pasal 12 huruf d UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), dengan ancaman hukuman paling singkat 1 tahun dan maksimal 5 tahun.
 

 
"Perhutani harus dapat menghormati hak-hak masyarakat yang berada di dalam atau sekitar hutan untuk dapat mengambil sumber kehidupannya dari hutan. Perhutani juga harus menertibkan aparatnya dan mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian permasalahan," ujar Jurubicara Koalisi Anti Mafia Hutan, Andi Muttaqien seperti dikabarkan RMOL Jakarta, Minggu (15/3).

Jelas dia, aparat penegak hukum agar memfokuskan penegakan hukum atas kejahatan kehutanan yang terorganisir yang dilakukan korporasi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi harus segera memutus perkara No 95/PUU-XII/2014, Pengujian UU P3H dengan membatalkan seluruh isi dari UU P3H tersebut.

"Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera menuntaskan pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat atas hutan. Dan Komnas HAM segera melakukan audit Hak Asasi Manusia terhadap Perhutani dengan mengedepankan independensi dan kepentingan korban," tukas Andi Muttaqien. [rus]