. Dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tasikmalaya 2015, cukup fantastis. KPU Tasikmalaya meminta Pemda Tasikmalaya mengucurkan dana sebesar Rp 47 miliar.
Dana pilkada ini dibahas pihak Bappeda Kabupaten Tasikmalaya dalam pertemuan dengan KPU setempat di Aula Bappeda (Minggu, 15/3) dalam acara membahas kesiapan anggara Pilkada.
Kepala Bappeda Tasikmalaya Yosep Yustisiawandana mengatakan, anggaran pilkada diharapkan penggunaanya ditekan seminimal mungkin dan rasional.
Jelas dia, saat ini telah tersedia anggaran sebesar Rp 15 miliar. Sementara sisanya sekitar Rp 32 milar lagi harus disiapkan.
"Kita akan mengoptimalkan dana yang tersedia untuk pelaksanaan pilkada pada Desember 2015 nanti. Eksekutif sendiri tidak bisa memastikan bisa memberikan berapa anggaran pilkada, sebab untuk kebijakan budgeting nanti bakal ada di DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Namun pada dasarnya pemkab siap menyelenggarakan pemilu, asalkan dengan anggaran yang lebih minimalis dari pengajuan kebutuhan saat ini," kata Yosep.
Nilai pengajuan KPU Tasikmalaya senilai Rp 47 miliar dinilai masih mengacu hitungan standar pada APBN, sementara di Kabupaten Tasikmalaya semestinya menyesuaikan pada Peraturan Bupati tentang standar harga. Tahapan pemilu yang dimulai pada bulan April, maka pihaknya meminta KPU untuk segera menyusun penghitungan kebutuhan anggaran.
"Nilai anggaran awal senilai Rp 15 miliar sudah siap dikeluarkan pada bulan-bulan ini. Namun sebelumnya melalui tahapan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Bupati Tasikmalaya," ucap Yosep.
Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Deden Nurhidayat menyebutkan, pihaknya bakal kembali menyusun perencanaan anggaran kebutuhan dana pilkada.
Dengan agenda KPU yang mendesak dan bakal dimulai pada awal bulan April ini, maka beberapa poin penting telah disepakati. Salah satunya terkait penjanjian pengelolaan dana hibah yang mesti disiapkan Bupati. Untuk tahap awal telah tersedia Rp 15 miliar, sementara sisanya akan dialokasikan dalam APBD perubahan.
"Di APBD yang sudah ada Rp 15 miliar, sisanya semoga bisa ditutupi dalam APBD perubahan. Karena kebutuhan total Rp 47 miliar, namun tadi dimohon untuk merasionalisasi kembali agar jangan terlalu besar," tandasnya.
[rus]
