Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dinilai melempar wacana tak masuk akal. PembiÂayaan partai politik (parpol) Rp 1 triliun per parpol per tahun sangat menyakitkan hati rakyat.
Wacanaini langsung ditenÂtang keras aktivis antikorupsi. Sebab, tidak pas menghambur-hamburkan uang negara untuk parpol di saat rakyat sedang kesulitan.
"Kami dari antikorupsi tidak setuju wacana pemberian dana Rp 1 triliun dari APBN kepada parpol setiap tahun," tegas aktivis antikorupsi, Fadjroel Rachman, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
Wacana tersebut, lanjut Fadjroel, sangat menyakitkan rakyat. Di saat sedang sulit sekaÂrang ini kenapa diwacanakan bagi-bagi uang negara kepada parpol.
"Kapan rakyat senang kalau begitu. Lebih bagus digunaÂkan untuk kepentingan rakyat, sepertimembangun infrastruktur dan lainnya," papar Fadjroel.
Berikut kutipan selengkapnya:
Apa yang Anda tangkap dari wacana itu? Kebanyak parpol kita sudah berpuluh tahun berdiri kan. Kalau lahir dari reformasi usianÂya 17 tahun. Kok belum bisa mandiri dalam keuangan.
Makanya kalau mau jadi poliÂtisi harus punya duit dulu, sehinggatidak menggunakan peluanguntuk memperkaya diri.
Pertanyaan besarnya adalah apakah orang-orang ini mampu berpartai atau tidak sih. Kalau organisasi didirikan kan anggota membayar iuran atau segala macam. Bukan harus memakai uang dari negara.
Saya berharap wacana ini tidak menjadi kenyataan. Enak saja, uang negara dipakai untuk kepentingan parpol.
Menurut Anda parpol dibiayai dari mana? Dari anggotanya, sehingga parpol menjadi sehat. Tidak perlu dibiayai pemerintah. Ini kan sama seperti pemerintah Orde Baru. Kalau disuapi seperti itu, kapan parpol menjadi dewasa.
Sebaiknya dana itu untuk apa? Alangkah baiknya untuk keperluan rakyat banyak. Masak (dana parpol) dari uang negara terus sih. Sudah saatnya parpol belajar mandiri.
Berapa idealnya parpol di Indonesia? Tidak mudah sekarang memÂbuat partai karena persyaratanÂnya berat. Makanya sudah banÂyak yang berguguran. Ke depan perlahan-lahan parpol akan tinggal enam atau lima saja.
Paling ideal kalau bisa seperti di Amerika Serikat hanya dua. Bisa juga tiga, ada kekuatan independen.
Tadi Anda bilang, seharusÂnya politisi itu mapan secara ekonomi dulu, sekarang baÂgaimana? Anda kan tahu sendiri, menÂjadi politisi itu niatnya buÂkan untuk mengabdi kepada negara, tapi untuk memperÂkaya diri.
Mungkin ke depan nanti orang masuk parpol hanya inÂgin membaktikan dirinya untuk negara.
Kalau mau kaya, saatnya menjadi pengusaha. Republik ini memerlukan pengusaha sebanyak tujuh persen dari popuÂlasinya.
Sementara sekarang ini kurang dari satu persen. Daripada uang itu digunakan untuk membentuk politisi, lebih baik membentuk pengusaha. ***
