Berita

Agus Hermanto

Wawancara

WAWANCARA

Agus Hermanto: Kongres Sesuai Jadwal Pun, SBY Bakal Terpilih Aklamasi

RABU, 11 MARET 2015 | 09:17 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Partai berlambang mercy yang dikomando SBY itu tetap meng­gelar kongres sesuai jadwal lima tahunan seperti tertuang dalam AD/ART, yakni Mei 2015.

Dari situ terlihat, kelompok yang menginginkan perubahan di partai beratribut serba biru itu yang merasa menang. Mereka masih punya waktu untuk men­sosialisasikan calonnya.

Sebelumnya beredar kabar, pendukung SBY menginginkan kongres dipercepat untuk mempersulit calon pesaingnya melaku­kan sosialisasi ke daerah.


Tapi keinginan itu dimentahkan dengan argumentasi ka­lau kongres dipercepat, berarti namanya Kongres Luar Biasa (KLB). Padahal, tidak ada alasan untuk menggelar KLB.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto yang juga Wakil Ketua DPR itu mengatakan, walau kongres sesuai jadwal, pihaknya masih merasa yakin SBY akan dipilih secara aklamasi.

Berikut wawancara Rakyat Merdeka dengan Agus Hermanto, pada Senin (9/3) lalu:

Kenapa Anda merasa yakin SBY terpilih secara aklamasi?
Karena sebagian besar kader Partai Demokrat masih menginginkan Pak SBY memimpin partai ini sampai 2020.

Aklamasi itu bukan dengan sengaja kita ciptakan. Tapi kalau seluruh kader memberi dukun­gan, maka aklamasi akan terjadi dengan sendirinya.

Apa tidak ada rekayasa agar aklamasi?
Tidak ada upaya rekayasa ak­lamasi untuk menangkan SBY dalam kongres nanti. Buktinya, kongres juga tetap sesuai jadwal. Kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa tidak ada dinamika seperti itu di internal Demokrat.

Apa SBY bersedia dicalonkan?
Teman-teman meyakini apa­bila seluruh kader menghendaki, tentunya Pak SBY akan melak­sanakan amanah yang diberikan seluruh kader Partai Demokrat.

Sudah ada konfirmasi resmi kesediaan dari SBY?
Rasanya tidak ada kader yang meminta konfirmasi, karena kita kembalikan kepada khittahnya. Beliau pasti masih ingin men­jalankan amanah tersebut.

Kenapa mesti SBY, apa tidak ada calon yang lain?
Setelah berputar ke seluruh daerah, bertemu dengan seluruh pemilik hak suara dalam kongres Partai Demokrat nanti, mayori­tas masih menginginkan Pak SBY menjadi ketua umum.

Alasannya?
Karena kita ingin mengutama­kan elektabilitas, kejayaan dan kebesaran Partai Demokrat.

Itu saja?
Survei 2003 memperlihatkan Demokrat turun sekali. Ada yang memperkirakan hanya dapat tiga persen karena sejumlah kader kita bermasalah hukum.

Kemudian kita lakukan KLB dan memilih Pak SBY menjadi ketua umum. Partai Demokrat kembali rebound menjadi 10 persen lebih dalam Pileg 2014.

Walau perolehannya tidak seperti Pileg 2009, capaian itu sudah spektakuler. Tanpa dipegang Pak SBY tentu tidak mungkin kita bisa mencapai angka tersebut.

Padahal beliau menjabat tidak sampai satu tahun. Berangkat dari itulah para kader meyakini Pak SBY bisa mengembalikan kejayaan Partai Demokrat, paling tidak seperti Pileg 2009, yaitu 20,9 persen pada Pileg 2019.

Apa hanya SBY yang mam­pu mewujudkan itu?
Karena sejauh ini memang di mata kader, di mata pemilik suara hanya beliau yang mampu mencapai reputasi ini.

Jika nanti pemilihan secara aklamasi, ada yang menilai itu tidak demokratis?
Justru aklamasi itu bagian dari demokrasi yang tertinggi. Musyawarah dan mufakat ada­lah sesuatu yang paling dike­hendaki. Tapi kalau musyawarah dan mufakat tidak dicapai, maka ditempuh voting.

Apa ada permintaan dari SBY untuk aklamasi?
Bukan Pak SBY meminta. Tapi beliau yang diminta dan diharapkan untuk kembali me­megang amanah seluruh may­oritas pemegang hak suara. Ini berbeda dengan calon partai lain, yang biasanya mencalonkan. Pak SBY tidak mencalonkan. Tapi seluruh kader yang ingin memberikan amanah kepada Pak SBY.

Kabarnya, jika SBY tidak maju, maka Anda atau Ibas yang akan dijadikan calon alternatif, apa benar?

Itu tidak benar. Kami se­muanya mendukung apa yang menjadi keinginan pemegang hak suara,bahwa sangat meng­inginkan Pak SBY memimpin lagi Demokrat lima tahun ke depan. ***

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Hotel Bumi Wiyata Komitmen Penuhi Hak 104 Pekerja Sesuai Ketentuan

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:31

Sinopsis Reawakened Man, Kisah Pemuda yang Hidup Kembali Setiap 3 Hari

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:23

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus ATR/BPN ke Muktamar NU

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Komisi II Didorong Bentuk Pansus untuk Tindaklanjuti Putusan MK Terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:19

Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina, Ini Daftar Trofi dan Prestasinya

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:10

Kemenkop Buka Suara soal Mekanisme Pembayaran Gaji ASN Lewat Koperasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:02

8 Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat hingga Akhir 2026, Ada BSU hingga Beras 30 Kg

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:48

Mantan Kacab Jasindo Dipanggil KPK di Kasus Pencairan Komisi Fiktif PT Pelni

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:46

Deretan Pengusaha Rokok Kembali Diperiksa KPK di Kasus Bea Cukai

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:35

Selengkapnya