Berita

Sutiyoso

Wawancara

WAWANCARA

Sutiyoso: Kita Tunggu Saja Siapa yang Dipilih Presiden Menjadi Calon Kepala BIN

SENIN, 09 MARET 2015 | 08:18 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Sebelum konflik KPK-Polri, sempat beredar kabar pen­calonan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) akan dilakukan berbarengan dengan calon Kapolri.
Namun hingga kini tidak ter­dengar lagi kabar pembahasan mengenai calon orang pertama di BIN tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso yang disebut-sebut sebagai calon Kepala BIN men­gatakan, hak prerogatif Presiden Jokowi kapan dibahas mengenai calon Kapolri.

"Kita tunggu saja siapa yang dipilih Presiden menjadi calon Kepala BIN," kata Sutiyoso kepada Rakyat Merdeka yang di­hubungi via telepon, kemarin.

"Kita tunggu saja siapa yang dipilih Presiden menjadi calon Kepala BIN," kata Sutiyoso kepada Rakyat Merdeka yang di­hubungi via telepon, kemarin.

Sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno menyebutkan, Sutiyoso menjadi kandidat calon kepala BIN bersama dengan tiga orang lainnya, yaitu politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tubagus Hasanuddin, mantan Wakil Kepala BIN As'ad Ali, dan man­tan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Berikut wawancara seleng­kapnya dengan Sutiyoso;

Anda disebut-sebut sebagai calon Kepala BIN dan sebagai pemimpin parpol pendukung pemerintah, masak nggak tahu perkembangan pencalo­nan itu?
Saya sungguh tidak tahu ke­napa Presiden Jokowi belum memilih calon Kepala BIN. Kita tunggu saja.

Apa Presiden khawatir bisa terjadi konflik lagi setelah pencalonan itu?

Saya sungguh tidak tahu ini. Benar tidak tahu apa penyebab­nya belum memilih calon Kepala BIN.

Nama Anda disebut-sebut sebagai calon kepala BIN, apa komentarnya?
Ya memang, tapi banyak juga kan calonnya. Kalau dipercaya, ya terima kasih. Tentu akan per­buat apa yang saya bisa. Tapi itu kan semua tergantung Presiden. Kita lihat saja nanti.

Kalau dipercaya menjadi Kepala BIN, apa yang akan dijalankan?

Lihat nantilah.

Kriteria untuk menjadi Kepala BIN itu harus apa sih?
Yang pasti harus mempunyai latar belakang intelijen.

Apa hanya itu?
Ini ruang lingkupnya sangat luas, sehingga calon Kepala BINharus pandai berkomunikasi dengan banyak pihak.

Apakah KIH masih kompak mendukung Presiden?
KIH kompak sekali, tidak terpecah dalam menyikapi ke­bijakan Presiden.

Tapi Presiden masih meminta pendapat KIH dalam mengam­bil kebijakan yang strategis?
Ya, kita memberikan saran, pendapat dan masukan kepada Presiden. Tapi itu semua tergantung kepada Presiden. Sebab, beliau me­mutuskan kebijakan tersebut.

Bagaimana Kegiatan KIH?
Kita sering silaturahmi, seki­tar satu bulan sekali rapat, dan tempatnya bergantian di tempat kita masing-masing. Itu permint­aan Mbak Mega.

Bukankah Mega sibuk menyiapkan Kongres PDI Perjuangan?
Ya, Mbak Mega memang sering ke Bali untuk menyiap­kan kongres PDI Perjuangan. Meski begitu komunikasi kita tetap solid.

O ya, sekarang marak soal pembegalan nih, komentar Anda?
Kini mereka makin berani. Kepolisian jangan ada kom­promi lagi lah gitu. Kita harus melakukan tindakan tegas yang konkrit yang tegas.

Apa perlu Bantuan TNI?
Bisa saja TNI diminta mem­bantu Kepolisian jika memang diperlukan.

Masyarakat resah dengan kasus pembegalan itu, kenapa Kepolisian nggak bisa tuntas menanganinya?

Saya kira Kepolisian lebih serius lagi menangani kasus itu. Lakukan tindakan nyata dan pencegahan di tempat-tempat rawan. Tentu itu dilakukan secara terbuka maupun secara tertutup. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya