Berita

Sutiyoso

Wawancara

WAWANCARA

Sutiyoso: Kita Tunggu Saja Siapa yang Dipilih Presiden Menjadi Calon Kepala BIN

SENIN, 09 MARET 2015 | 08:18 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Sebelum konflik KPK-Polri, sempat beredar kabar pen­calonan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) akan dilakukan berbarengan dengan calon Kapolri.
Namun hingga kini tidak ter­dengar lagi kabar pembahasan mengenai calon orang pertama di BIN tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso yang disebut-sebut sebagai calon Kepala BIN men­gatakan, hak prerogatif Presiden Jokowi kapan dibahas mengenai calon Kapolri.

"Kita tunggu saja siapa yang dipilih Presiden menjadi calon Kepala BIN," kata Sutiyoso kepada Rakyat Merdeka yang di­hubungi via telepon, kemarin.

"Kita tunggu saja siapa yang dipilih Presiden menjadi calon Kepala BIN," kata Sutiyoso kepada Rakyat Merdeka yang di­hubungi via telepon, kemarin.

Sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno menyebutkan, Sutiyoso menjadi kandidat calon kepala BIN bersama dengan tiga orang lainnya, yaitu politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tubagus Hasanuddin, mantan Wakil Kepala BIN As'ad Ali, dan man­tan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Berikut wawancara seleng­kapnya dengan Sutiyoso;

Anda disebut-sebut sebagai calon Kepala BIN dan sebagai pemimpin parpol pendukung pemerintah, masak nggak tahu perkembangan pencalo­nan itu?
Saya sungguh tidak tahu ke­napa Presiden Jokowi belum memilih calon Kepala BIN. Kita tunggu saja.

Apa Presiden khawatir bisa terjadi konflik lagi setelah pencalonan itu?

Saya sungguh tidak tahu ini. Benar tidak tahu apa penyebab­nya belum memilih calon Kepala BIN.

Nama Anda disebut-sebut sebagai calon kepala BIN, apa komentarnya?
Ya memang, tapi banyak juga kan calonnya. Kalau dipercaya, ya terima kasih. Tentu akan per­buat apa yang saya bisa. Tapi itu kan semua tergantung Presiden. Kita lihat saja nanti.

Kalau dipercaya menjadi Kepala BIN, apa yang akan dijalankan?

Lihat nantilah.

Kriteria untuk menjadi Kepala BIN itu harus apa sih?
Yang pasti harus mempunyai latar belakang intelijen.

Apa hanya itu?
Ini ruang lingkupnya sangat luas, sehingga calon Kepala BINharus pandai berkomunikasi dengan banyak pihak.

Apakah KIH masih kompak mendukung Presiden?
KIH kompak sekali, tidak terpecah dalam menyikapi ke­bijakan Presiden.

Tapi Presiden masih meminta pendapat KIH dalam mengam­bil kebijakan yang strategis?
Ya, kita memberikan saran, pendapat dan masukan kepada Presiden. Tapi itu semua tergantung kepada Presiden. Sebab, beliau me­mutuskan kebijakan tersebut.

Bagaimana Kegiatan KIH?
Kita sering silaturahmi, seki­tar satu bulan sekali rapat, dan tempatnya bergantian di tempat kita masing-masing. Itu permint­aan Mbak Mega.

Bukankah Mega sibuk menyiapkan Kongres PDI Perjuangan?
Ya, Mbak Mega memang sering ke Bali untuk menyiap­kan kongres PDI Perjuangan. Meski begitu komunikasi kita tetap solid.

O ya, sekarang marak soal pembegalan nih, komentar Anda?
Kini mereka makin berani. Kepolisian jangan ada kom­promi lagi lah gitu. Kita harus melakukan tindakan tegas yang konkrit yang tegas.

Apa perlu Bantuan TNI?
Bisa saja TNI diminta mem­bantu Kepolisian jika memang diperlukan.

Masyarakat resah dengan kasus pembegalan itu, kenapa Kepolisian nggak bisa tuntas menanganinya?

Saya kira Kepolisian lebih serius lagi menangani kasus itu. Lakukan tindakan nyata dan pencegahan di tempat-tempat rawan. Tentu itu dilakukan secara terbuka maupun secara tertutup. ***

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya