Berita

Sutiyoso

Wawancara

WAWANCARA

Sutiyoso: Kita Tunggu Saja Siapa yang Dipilih Presiden Menjadi Calon Kepala BIN

SENIN, 09 MARET 2015 | 08:18 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Sebelum konflik KPK-Polri, sempat beredar kabar pen­calonan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) akan dilakukan berbarengan dengan calon Kapolri.
Namun hingga kini tidak ter­dengar lagi kabar pembahasan mengenai calon orang pertama di BIN tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso yang disebut-sebut sebagai calon Kepala BIN men­gatakan, hak prerogatif Presiden Jokowi kapan dibahas mengenai calon Kapolri.

"Kita tunggu saja siapa yang dipilih Presiden menjadi calon Kepala BIN," kata Sutiyoso kepada Rakyat Merdeka yang di­hubungi via telepon, kemarin.

"Kita tunggu saja siapa yang dipilih Presiden menjadi calon Kepala BIN," kata Sutiyoso kepada Rakyat Merdeka yang di­hubungi via telepon, kemarin.

Sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno menyebutkan, Sutiyoso menjadi kandidat calon kepala BIN bersama dengan tiga orang lainnya, yaitu politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tubagus Hasanuddin, mantan Wakil Kepala BIN As'ad Ali, dan man­tan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Berikut wawancara seleng­kapnya dengan Sutiyoso;

Anda disebut-sebut sebagai calon Kepala BIN dan sebagai pemimpin parpol pendukung pemerintah, masak nggak tahu perkembangan pencalo­nan itu?
Saya sungguh tidak tahu ke­napa Presiden Jokowi belum memilih calon Kepala BIN. Kita tunggu saja.

Apa Presiden khawatir bisa terjadi konflik lagi setelah pencalonan itu?

Saya sungguh tidak tahu ini. Benar tidak tahu apa penyebab­nya belum memilih calon Kepala BIN.

Nama Anda disebut-sebut sebagai calon kepala BIN, apa komentarnya?
Ya memang, tapi banyak juga kan calonnya. Kalau dipercaya, ya terima kasih. Tentu akan per­buat apa yang saya bisa. Tapi itu kan semua tergantung Presiden. Kita lihat saja nanti.

Kalau dipercaya menjadi Kepala BIN, apa yang akan dijalankan?

Lihat nantilah.

Kriteria untuk menjadi Kepala BIN itu harus apa sih?
Yang pasti harus mempunyai latar belakang intelijen.

Apa hanya itu?
Ini ruang lingkupnya sangat luas, sehingga calon Kepala BINharus pandai berkomunikasi dengan banyak pihak.

Apakah KIH masih kompak mendukung Presiden?
KIH kompak sekali, tidak terpecah dalam menyikapi ke­bijakan Presiden.

Tapi Presiden masih meminta pendapat KIH dalam mengam­bil kebijakan yang strategis?
Ya, kita memberikan saran, pendapat dan masukan kepada Presiden. Tapi itu semua tergantung kepada Presiden. Sebab, beliau me­mutuskan kebijakan tersebut.

Bagaimana Kegiatan KIH?
Kita sering silaturahmi, seki­tar satu bulan sekali rapat, dan tempatnya bergantian di tempat kita masing-masing. Itu permint­aan Mbak Mega.

Bukankah Mega sibuk menyiapkan Kongres PDI Perjuangan?
Ya, Mbak Mega memang sering ke Bali untuk menyiap­kan kongres PDI Perjuangan. Meski begitu komunikasi kita tetap solid.

O ya, sekarang marak soal pembegalan nih, komentar Anda?
Kini mereka makin berani. Kepolisian jangan ada kom­promi lagi lah gitu. Kita harus melakukan tindakan tegas yang konkrit yang tegas.

Apa perlu Bantuan TNI?
Bisa saja TNI diminta mem­bantu Kepolisian jika memang diperlukan.

Masyarakat resah dengan kasus pembegalan itu, kenapa Kepolisian nggak bisa tuntas menanganinya?

Saya kira Kepolisian lebih serius lagi menangani kasus itu. Lakukan tindakan nyata dan pencegahan di tempat-tempat rawan. Tentu itu dilakukan secara terbuka maupun secara tertutup. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya