Effendi Simbolon: Peluang Meng-Impeach Jokowi Sudah Banyak, Tak Perlu Ditutup-tutupi Lagi

Sejumlah kebijakan Presiden Jokowi tidak lagi senafas dengan PDI Perjuangan sebagai kendaraan politiknya dalam Pilpres 2014 lalu.
 
Indikasinya bisa dilihat dari penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM), perpanjangan kon­trak Freeport, dan mengendapnya kasus pelecehan seks di Sekolah Jakarta International School (JIS).

Demikian disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Effendi Simbolon kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta.

"Kalau tunduk kepada ke­pentingan asing, berarti Jokowi bukan petugas partai lagi, tapi petugas Amerika Serikat," tegas vokalis DPR yang sering meng­kritik kebijakan pemerintah itu.

Berikut kutipan selengkapnya;

Kenapa tak berhembus ken­cang ke permukaan menge­nai perpanjangan kontrak Freeport dan kasus JIS itu?
Ini imbas dari konflik KPK-Polri. Kasus ini hanya pengali­han perhatian saja dari persoalan Freeport dan JIS. Semua orang disibukkan pikirannya ke sana.

Memang apa deal dari per­panjangan kontrak Freeport dan kasus JIS?
Saya kira ada deal itu. Tapi apa saja, ini yang menjadi pertan­yaan, apa deal dengan Freeport, apa dengan deal JIS.

Sejauh ini Jokowi dinilai be­rani terhadap tekanan asing, misalnya tetap mengekseku­si hukuman mati gembong narkoba, ini bagaimana?
Jokowi memang berani dalam kasus narkoba. Tapi kita lihat nanti dengan Amerika. Jangan disepelekan lho kasus JIS itu. Karena Amerika sudah ngancam akan mengembargo kita. Nah coba kita lihat nanti, apa Jokowi tunduk atau nggak dengan teka­nan Amerika.

Bagaimana sikap PDIP, apa tetap mendukung Jokowi?
Seyogyanya begitu ya, tapi sepanjang segaris dengan kon­stitusi dan perundang-undangan, tidak ada alasan untuk tidak mendukungnya.

Apa semua kebijakan Presiden itu sesuai konstitusi dan perundang-undangan?
Itu juga menjadi pertanyaan bagi kami. Apa ya semua kebijakan Presiden itu sudah sesuai den­gan perundang-undangan dan konstitusi. Kalau menurut saya, perpanjangan kontrak Freeport melanggar Undang-Undang Minerba.

Tapi selaku partai pendukung pe­merintah, walau bagaimanapun tetap komit mendukung apapun kebijakan Presiden?
Saya nggak terlalu suka tuh dengan istilah apapun kebijakan Jokowi akan kita dukung.

Kebijakan apa saja yang menu­rut Anda tidak patut didukung?
Contohnya, masak sih kebijakan perpanjangan kontrak Freeport kita dukung, ya nggak lah. Kan itu melanggar Undang-Undang Minerba. Jelas-jelas melanggar undang-undang kok. Presiden dengan terang-benderangmelaku­kan pelanggaran, maka harus ada konsekuensinya.

Apa konsekunsinya?
Ya konsekuensinya bisa dilan­jutkan ke impeachment. Ngapain sih harus kita tutupi.

Impeachment kan tidak mu­dah, lebih sulit dari mengubah UUD 1945?
Itu kan kata pengamat. Mengamat-amati, menganalisa. Terus pengamatnya siapa dulu. Saya nggakmenafsir kok, nggak menganalisa, tapi fakta. Mereka mengizinkan mengeksplore bahan mentah di Papua. 100 persen ini melanggar. Nggak perlu dibuktikan ke publik lagi.

Selain itu?
Misalnya kenapa Jokowi ujug-ujug menghapus subsidi BBM dan melepas harga ke mekanisme pasar. Itu melanggar Undang-Undang Migas. Sekarang pertanggungjawaban keuangan bagaima­na dari hasil penghematan itu.

Kenapa DPR adem-adem saja menyikapi masalah tersebut?
Nggak ada yang ngerti DPR-DPR ini, wong orang baru kok. Lagi sibuk foto-foto, kunker, jalan-jalan gitu ya. ***