Sejumlah kebijakan Presiden Jokowi tidak lagi senafas dengan PDI Perjuangan sebagai kendaraan politiknya dalam Pilpres 2014 lalu.
Indikasinya bisa dilihat dari penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM), perpanjangan konÂtrak Freeport, dan mengendapnya kasus pelecehan seks di Sekolah Jakarta International School (JIS).
Demikian disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Effendi Simbolon kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta.
"Kalau tunduk kepada keÂpentingan asing, berarti Jokowi bukan petugas partai lagi, tapi petugas Amerika Serikat," tegas vokalis DPR yang sering mengÂkritik kebijakan pemerintah itu.
Berikut kutipan selengkapnya;
Kenapa tak berhembus kenÂcang ke permukaan mengeÂnai perpanjangan kontrak Freeport dan kasus JIS itu?Ini imbas dari konflik KPK-Polri. Kasus ini hanya pengaliÂhan perhatian saja dari persoalan Freeport dan JIS. Semua orang disibukkan pikirannya ke sana.
Memang apa deal dari perÂpanjangan kontrak Freeport dan kasus JIS? Saya kira ada deal itu. Tapi apa saja, ini yang menjadi pertanÂyaan, apa deal dengan Freeport, apa dengan deal JIS.
Sejauh ini Jokowi dinilai beÂrani terhadap tekanan asing, misalnya tetap mengeksekuÂsi hukuman mati gembong narkoba, ini bagaimana?Jokowi memang berani dalam kasus narkoba. Tapi kita lihat nanti dengan Amerika. Jangan disepelekan lho kasus JIS itu. Karena Amerika sudah ngancam akan mengembargo kita. Nah coba kita lihat nanti, apa Jokowi tunduk atau nggak dengan tekaÂnan Amerika.
Bagaimana sikap PDIP, apa tetap mendukung Jokowi?Seyogyanya begitu ya, tapi sepanjang segaris dengan konÂstitusi dan perundang-undangan, tidak ada alasan untuk tidak mendukungnya.
Apa semua kebijakan Presiden itu sesuai konstitusi dan perundang-undangan?Itu juga menjadi pertanyaan bagi kami. Apa ya semua kebijakan Presiden itu sudah sesuai denÂgan perundang-undangan dan konstitusi. Kalau menurut saya, perpanjangan kontrak Freeport melanggar Undang-Undang Minerba.
Tapi selaku partai pendukung peÂmerintah, walau bagaimanapun tetap komit mendukung apapun kebijakan Presiden?Saya nggak terlalu suka tuh dengan istilah apapun kebijakan Jokowi akan kita dukung.
Kebijakan apa saja yang menuÂrut Anda tidak patut didukung?Contohnya, masak sih kebijakan perpanjangan kontrak Freeport kita dukung, ya nggak lah. Kan itu melanggar Undang-Undang Minerba. Jelas-jelas melanggar undang-undang kok. Presiden dengan terang-benderangmelakuÂkan pelanggaran, maka harus ada konsekuensinya.
Apa konsekunsinya?Ya konsekuensinya bisa dilanÂjutkan ke impeachment. Ngapain sih harus kita tutupi.
Impeachment kan tidak muÂdah, lebih sulit dari mengubah UUD 1945?Itu kan kata pengamat. Mengamat-amati, menganalisa. Terus pengamatnya siapa dulu. Saya nggakmenafsir kok, nggak menganalisa, tapi fakta. Mereka mengizinkan mengeksplore bahan mentah di Papua. 100 persen ini melanggar. Nggak perlu dibuktikan ke publik lagi.
Selain itu?Misalnya kenapa Jokowi ujug-ujug menghapus subsidi BBM dan melepas harga ke mekanisme pasar. Itu melanggar Undang-Undang Migas. Sekarang pertanggungjawaban keuangan bagaimaÂna dari hasil penghematan itu.
Kenapa DPR adem-adem saja menyikapi masalah tersebut?Nggak ada yang ngerti DPR-DPR ini, wong orang baru kok. Lagi sibuk foto-foto, kunker, jalan-jalan gitu ya. ***
