Sejak dilantik menjadi presiden, pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi mengalami kecenderungan menurun. Sebaliknya terdapat sejumlah kementerian yang justru menunjukkan tren positif. Hal ini karena Jokowi dipersepsikan oleh publik tengah mengalami masa-masa sulit di awal pemerintahan. Sehingga menurut perbincangan netizen, Jokowi dinilai belum mampu mengonsolidasikan pemerintahannya.
Hal tersebut sebagaimana hasil penelitian Lembaga Pengkajian Teknologi dan Informasi (LPTI) Pelataran Mataram bersama Lembaga Monitoring Data dan Analisis Kampanye Media Sosial AirMob yang dirilis pada Jumat (6/4). Penelitian yang didasarkan pada perbincangan di sosial media itu menyebutkan bahwa selama dua bulan terakhir (Januari hingga Februari) tren positif Jokowi mengalami penurunan menjadi 51 persen, lebih rendah dibanding sejumlah kementeriannya. Seperti Kementerian ESDM tren positifnya mencapai 70 persen, Kemendagri 69 persen, Kemenhub 68 persen, KKP 64 persen, dan Kemendikbud 64 persen.
Peneliti dari LPTI Pelataran Mataram Husen Asyari mengatakan, jika dilihat dari pembacaan lembaganya melalui perbincangan sosial media, terlihat ada fragmentasi popularitas. Sejumlah gebrakan di beberapa kementerian dipersepsikan positif oleh publik, namun bobot positif tersebut tidak terasosiasi sebagai citra keberhasilan Jokowi sebagai presiden.
Jokowi sendiri lebih dipersepsikan dengan isu-isu yang terkait dengan konflik elite di sekitar istana, di saat yang sama Jokowi juga harus pasang badan bagi kelemahan kinerja kabinetnya. Walhasil, Jokowi di sini menjadi sasaran kritisisme dua kali lipat. Hal itulah yang membuat popularitas Jokowi menurun signifikan. Dari riset media sosial ini diperoleh pula data kecendrungan bergesernya pendukung Jokowi dari yang semula pendukung ideologi menjadi lebih rasional bahkan kritis terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.
"Memang, di satu sisi hal ini menjadi keuntungan bagi kabinet Jokowi karena mereka bisa bekerja tanpa dibayang-bayangi dengan isu-isu yang merugikan, tapi hal ini malah menjadi kerugian bagi presiden karena semua isu tak produktif terfokus di Jokowi," kata Husen di acara diskusi publik bertajuk "Menilai Persepsi Publik Terhadap Kinerja Pemerintahan Jokowi Melalui Indikator Media Sosial" yang diselenggarakan AirMob bersama Lembaga Pengkajian Teknologi Informasi (LPTI) Pelataran Mataram di kantor AirMob, Jakarta, Jumat (6/3).
Sementara peneliti politik Lembaga Monitoring Data dan Analisa Media Sosial, AirMob Nurfahmi Budi Prasetyo menyebutkan bahwa muncul kekecewaan publik, terutama dari pihak relawan, terkait dengan hilangnya dua isu besar yang pernah dikampanyekan Jokowi sebelumnya, yaitu Indonesia sebagai poros maritim dunia dan program revolusi mental. Tren penurunan tersebut terus terjadi karena Jokowijuga terkesan hanya menjadi bumper bagi semua kelemahan kinerja kabinet dan lembaga tinggi negara yang dipimpinnya.
Namun dalam hal ini, publik sudah cukup cerdas karena pada sisi yang lain mereka menilai ada tren positif di sejumlah Kementerian Jokowi. Beberapa kementerian itu, menurut perbincangan di media sosial, adalah kementerian yang fokus kerja dan tidak sekadar artifisial (pencitraan),†jelas Nurfahmi.
Karena itu, untuk kembali meningkatkan persepsi positif publik, Jokowi mesti bisa mengonsolidasikan kabinetnya bahwa semua bekerja dalam satu tim, bukan cari panggung sendiri-sendiri. Selain itu, Fahmi melihat, perlunya strategi komunikasi yang terintegrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengantisipasi ekspektasi publik. Strategi komunikasi dalam hal ini menjadi kunci keberhasilan untuk mengelola dinamika politik dan citra pemerintah secara utuh di mata publik.
[ian]
