Berita

Hidayat Nur Wahid

Wawancara

WAWANCARA

Hidayat Nur Wahid: Monggo Kalau Zulkifli Mau Rangkap Jabatan Ketum PAN dan Ketua MPR

RABU, 04 MARET 2015 | 09:31 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Ketua MPR Zulkifli Hasan kini rangkap jabatan setelah terpilih menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), dalam Kongres PAN IV, di Nusa Dua Bali, Minggu (1/3).

Ini berarti, sekarang ini, bekas Menteri Kehutanan itu satu-sat­unya pemimpin lembaga negara di negeri ini yang menjadi ketua umum partai.

Padahal sebelumnya Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengakhiri jabatannya memimpin partai saat terpilih menjadi Ketua MPR periode 2004-2009.


Di kabinet Jokowi, baik di kementerian maupun di lembaga nonkementerian tidak ada lagi rangkap jaba­tan sebagai pengurus partai. Makanya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tidak dipi­lih menjadi menteri.

Sedangkan Zulkifli Hasan setelah terpilih sebagai Ketua Umum PAN untuk periode 2015-2020 menyatakan tidak akan melepas jabatan sebagai Ketua MPR. "MPR dan Ketua Umum PAN sejalan saja. Tidak masalah," kata Zulkifli Hasan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, tidak mempermasalahkan Ketua MPR Zulkifli Hasan merangkap jabatan memimpin PAN.

"Secara aturan perundan­gan tidak ada yang dilanggar. Beliau juga sudah komitmen untuk tetap melaksanakan ama­nah sebaik-baiknya dan tentu saja kita mendoakan agar be­liau sukses menjalankannya," kata Hidayat Nur Wahid kepada Rakyat Merdeka, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, kemarin. Berikut kutipan lengkapnya:

Anda melakukan hal berbe­da, kenapa Anda mendukung sikap Zulkifli Hasan itu?
Secara prinsip saya menyam­paikan tahniah atau selamat kepada Pak Zulkifli Hasan atas terpilihnya sebagai Ketua Umum PAN. Tentu beliau sudah mem­pertimbangkan dengan masak-masak tentang posisi ini untuk membawa sukses bagi PANmaupun sebagai Ketua MPR.

Bukankah rangkap jabatan sekarang ini mulai ditinggalkan?
Secara prinsip beliau sudah menyampaikan akan bisa men­gelola dua amanah ini dengan baik dan tentu saja secara prin­sip segala sesuatu yang ada di negeri ini merujuk pada aturan perundangan. Dalam konteks di DPR/MPR ini tidak ada keharusan untuk tidak rangkap jabatan.

Apa Zulkifli Hasan perlu mundur dari pimpinan MPR seperti Anda mundur dari Presiden PKS begitu terpilih menjadi Ketua MPR?
Masing-masing partai mempu­nyai aturan partai yang berbeda-beda. Kami di PKS prinsipnya tidak ada rangkap jabatan. Tapi partai-partai lain kan tidak mem­permasalahkan itu. Jadi pada akhirnya monggo saja.

Bagaimana kinerja MPR kalau ketuanya rangkap ja­batan jabatan?
Beliau sudah mempertimbangkan secara serius, tentu beliau ju­ga akan menyampaikan kepada kami tentang bagaimana meka­nisme pembagian tugas ketika beliau menjadi menjadi Ketua Umum PAN. Beliau menyam­paikan tidak akan terganggu.

Di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan, mungkin PAN lebih cair dengan pemerintah Jokowi?
Kan Pak Zulkifli sudah menegaskan bahwa PAN tetap bersa­ma KMP (Koalisi Merah Putih). KMP akan tetap solid, tidak ada masalah. Pak Zulkifli saja menegaskan tetap bersama KMP dan Golkar juga menegaskan tetap bersama KMP, dan tidak ada masalah.

Bagaimana kinerja MPR sekarang ini?
MPR periode ini relatif baru dan banyak kegiatan. Pertama, adanya badan-badan yang sebe­lumnya tidak ada. Kedua, akan ada sidang tahunan yang di­adakan MPR, bukan hanya untuk mendengarkan pidato presiden, tapi juga pidato dari pimpinan lembaga-lembaga negara yang keberadaannya diatur oleh Undang-Undang Dasar sep­erti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, BPK dan selain presiden itu sendiri. Tujuannya agar rakyat mendengarkan se­cara langsung apa sih kinerja dari lembaga-lembaga negara selama satu tahun.

Apa kinerja lembaga negara itu dinilai?
Memang ini tidak untuk melakukan penilaian. Tujuannya agar rakyat sebagai pemilik kedaula­tan tertinggi di Indonesia seba­gaimana perintah dari Undang-Undang Dasar 1945, mereka bisa mendengar secara langsung apa yang menjadi kinerja dari mas­ing-masing lembaga-lembaga tersebut. Apa saja diprogramkan untuk tahun mendatang. ***

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Kematian Ali Khamenei, Jalan Iran Kembangkan Nuklir untuk Militer

Jumat, 01 Mei 2026 | 18:18

May Day: Jeritan Mantan Pekerja Sritex Menagih Janji Negara

Jumat, 01 Mei 2026 | 18:08

Langkah Prabowo Ratifikasi ILO 188 Jadi Momentum Perbaikan Sektor Perikanan

Jumat, 01 Mei 2026 | 17:39

Hari Buruh Tak Cuma Orasi, Massa Main Games hingga Nonton Efek Rumah Kaca

Jumat, 01 Mei 2026 | 17:32

DPR Akui Disparitas Upah Buruh Terlalu Jauh

Jumat, 01 Mei 2026 | 17:20

Apa Perbedaan Hardiknas dan Hari Guru Nasional? Ini Sejarahnya

Jumat, 01 Mei 2026 | 16:59

KSBSI: Prabowo Jadi Presiden Ketiga di Dunia yang Rayakan May Day Bareng Buruh

Jumat, 01 Mei 2026 | 16:55

Google Doodle Rayakan Hari Buruh 2026, Tampilkan Ilustrasi Para Pekerja

Jumat, 01 Mei 2026 | 16:49

Ketua Komisi III Jamin Keamanan Aktivis saat Perjuangkan Hak Buruh

Jumat, 01 Mei 2026 | 16:47

Japan Airlines Uji Coba Robot Humanoid untuk Atasi Kekurangan Pekerja

Jumat, 01 Mei 2026 | 16:42

Selengkapnya