Berita

Setya Novanto

Wawancara

WAWANCARA

Setya Novanto: Nasib Komjen Pol Badrodin Haiti Ditentukan Paling Telat 11 April 2015

SELASA, 03 MARET 2015 | 08:18 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Ketua DPR Setya Novanto memastikan 11 April 2015 paling telat sudah diketahui sikap DPR terhadap pencalo­nan Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Kapolri.

Apakah menerima Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri itu menjadi orang pertama secara definitif di Polri atau menolak calon yang diajukan Presiden Jokowi tersebut.

"DPR sekarang reses sampai 22 Maret 2015. Ini berarti masuk lagi 23 Maret 2015. Paling lama 20 hari setelah masa kerja itu harus dituntaskan menge­nai calon Kapolri itu," kata Setya Novanto kepada Rakyat Merdeka, kemarin.


Ketika ditanyai apakah ada pembicaraan dirinya dengan Presiden mengenai calon Kapolri tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali itu mengatakan, belum ada pem­bicaraan terbaru mengenai itu.

Berikut kutipan selengkapnya;

Kalau pembicaraan dengan sesama pimpinan DPR?
Ini juga belum. Ini harus diba­has sesuai mekanisme di DPR.

Tapi surat pengajuan dari Presiden itu sudah sampai ke Anda?
Sudah kami terima.

Ada yang berpendapat se­baiknya surat tersebut dikem­balikan saja ke Presiden?
Makanya kita akan bicarakan dengan pimpinan dan anggota DPR terlebih dahulu, bagaima­na sikap DPR. Ini kan harus diprosessesuai mekanisme yang diatur undang-undang.

Apa tidak bisa dipercepat pembahasannya?
Sesuai ketentuan disebutkan, paling lama 20 hari setelah masa kerja itu harus dituntas­kan. Syukur bisa lebih cepat dituntaskan pembahasannya, tapi tetap setelah masuk kerja 23 Maret 2015.

Di luar soal Kapolri, ada konflik legislatif dan ekse­kutif di Pemprov DKI, antara Konflik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI Jakarta, komentar Anda?
Sangat disayangkan ada masalah itu. Seharusnya ada sinergi antara legislatif yaitu DPRD dengan eksekutif yakni gubernur.

Sinergi kedua belah pihak penting karena untuk kepentin­gan bangsa negara, khususnya rakyat DKI Jakarta. Sebab, jika terus seperti ini nantinya akan merugikan bangsa dan warga DKI Jakarta.

Apa jalan keluar yang ter­baik terhadap masalah itu?
Kedepankan kepentingan bangsa dan negara, serta ke­pentingan DKI yang sekarang sedang mengajukan program-program besar. Mudah-mudahan Pak Ahok dan teman-teman DPRD menemukan titik terang jalan keluarnya.

Apa saran Anda untuk ang­gota DPRD DKI?
Kita serahkan saja apa yang diinginkan oleh DPRD dan Pak Ahok. Sebab, kedua belah pihak mempunyai alasan-alasan dalam argumennya, sehingga jalan yang terbaik harus duduk bersama un­tuk mencari titik temu. Masalah ini jangan sampai berkepanjangan karena Jakarta sedang berkem­bang dan sedang melakukan program-program besar. Mudah-mudahan semuanya bisa clear dan tidak ada masalah.

Bagaimana pandangan Anda mengenai sikap Ahok?
Saya rasa Ahok nanti itu juga bisa menyadari bahwa ini adalah hal-hal yang penting untuk diko­munikasikan. Nanti kita cari jalan keluar yang terbaik. ***

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya