Berita

Setya Novanto

Wawancara

WAWANCARA

Setya Novanto: Nasib Komjen Pol Badrodin Haiti Ditentukan Paling Telat 11 April 2015

SELASA, 03 MARET 2015 | 08:18 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Ketua DPR Setya Novanto memastikan 11 April 2015 paling telat sudah diketahui sikap DPR terhadap pencalo­nan Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Kapolri.

Apakah menerima Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri itu menjadi orang pertama secara definitif di Polri atau menolak calon yang diajukan Presiden Jokowi tersebut.

"DPR sekarang reses sampai 22 Maret 2015. Ini berarti masuk lagi 23 Maret 2015. Paling lama 20 hari setelah masa kerja itu harus dituntaskan menge­nai calon Kapolri itu," kata Setya Novanto kepada Rakyat Merdeka, kemarin.


Ketika ditanyai apakah ada pembicaraan dirinya dengan Presiden mengenai calon Kapolri tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali itu mengatakan, belum ada pem­bicaraan terbaru mengenai itu.

Berikut kutipan selengkapnya;

Kalau pembicaraan dengan sesama pimpinan DPR?
Ini juga belum. Ini harus diba­has sesuai mekanisme di DPR.

Tapi surat pengajuan dari Presiden itu sudah sampai ke Anda?
Sudah kami terima.

Ada yang berpendapat se­baiknya surat tersebut dikem­balikan saja ke Presiden?
Makanya kita akan bicarakan dengan pimpinan dan anggota DPR terlebih dahulu, bagaima­na sikap DPR. Ini kan harus diprosessesuai mekanisme yang diatur undang-undang.

Apa tidak bisa dipercepat pembahasannya?
Sesuai ketentuan disebutkan, paling lama 20 hari setelah masa kerja itu harus dituntas­kan. Syukur bisa lebih cepat dituntaskan pembahasannya, tapi tetap setelah masuk kerja 23 Maret 2015.

Di luar soal Kapolri, ada konflik legislatif dan ekse­kutif di Pemprov DKI, antara Konflik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI Jakarta, komentar Anda?
Sangat disayangkan ada masalah itu. Seharusnya ada sinergi antara legislatif yaitu DPRD dengan eksekutif yakni gubernur.

Sinergi kedua belah pihak penting karena untuk kepentin­gan bangsa negara, khususnya rakyat DKI Jakarta. Sebab, jika terus seperti ini nantinya akan merugikan bangsa dan warga DKI Jakarta.

Apa jalan keluar yang ter­baik terhadap masalah itu?
Kedepankan kepentingan bangsa dan negara, serta ke­pentingan DKI yang sekarang sedang mengajukan program-program besar. Mudah-mudahan Pak Ahok dan teman-teman DPRD menemukan titik terang jalan keluarnya.

Apa saran Anda untuk ang­gota DPRD DKI?
Kita serahkan saja apa yang diinginkan oleh DPRD dan Pak Ahok. Sebab, kedua belah pihak mempunyai alasan-alasan dalam argumennya, sehingga jalan yang terbaik harus duduk bersama un­tuk mencari titik temu. Masalah ini jangan sampai berkepanjangan karena Jakarta sedang berkem­bang dan sedang melakukan program-program besar. Mudah-mudahan semuanya bisa clear dan tidak ada masalah.

Bagaimana pandangan Anda mengenai sikap Ahok?
Saya rasa Ahok nanti itu juga bisa menyadari bahwa ini adalah hal-hal yang penting untuk diko­munikasikan. Nanti kita cari jalan keluar yang terbaik. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya