Berita

Retno LP Marsudi

Wawancara

WAWANCARA

Retno LP Marsudi: Tindakan Pemerintah Brazil Tidak Sesuai Dengan Hukum Kita, Juga Piagam Wina

MINGGU, 01 MARET 2015 | 10:16 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Jaksa Agung HM Prasetyo memastikan akan mengek­sekusi mati 10 terpidana narkoba. Tapi tidak merinci siapa saja orangnya.

Kalau 10 terpidana mati itu merupakan warga negara asing,tentu Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi harus lebih giat lagi menjelaskan kepada negara sahabat mengenai hukum di Indonesia.

Sebab, sebelumnya dengan mengeksekusi mati lima warga negara asing saja memunculkan gelombang protes begitu besar.


Bahkan, Duta Besar Indonesia untuk Brazil Toto Riyanto di­tolak Presiden Brazil Dilma Rousseff ketika hendak menyerahkan surat kepercayaan pada pemerintah Brazil.

Menanggapi hal itu, Retno LP Marsudi menyayangkan penolakan tersebut. Sebab, ini masalah martabat bangsa, masalah kedaulatan.

"Duta Besar hadir di sanabu­kan mengatasnamakan pribaditapi membawa surat kepercayaan Presiden RI," tegas Retno LP Marsudi.

Berikut kutipan selengkap­nya;


Apa yang dilakukan Kemlu?
Kita menyampaikan protes keras dan kita sudah memanggil pulang Dubes kita dari Brazil. Apa yang dilakukan oleh pemer­intahan Brazil bertentangan den­gan hukum positif kita. Selain itu bertentangan pula dengan piagam Wina. Makanya kita protes keras. Karena sikap tegas ini merupakan respons keras Indonesia atas sikap Presiden Brazil Dilma Rousseff yang menolak surat kepercayaan Duta Besar Indonesia.

Mengapa Indonesia langsung mengambil sikap protes?
Indonesia langsung mengam­bil sikap (protes) karena menge­tahui perlakuan Presiden Brazil pada Toto. Pemerintah Indonesia langsung memanggil Toto kem­bali ke tanah air untuk mem­berikan penjelasan. Kemudian pemerintah Indonesia melayang­kan nota protes pada pemerintah Brazil melalui duta besarnya di Indonesia.

Apa Anda sudah mendengar penjelasan Dubes Toto?

Saya sudah mendengar pen­jelasan Dubes Toto, dan penundaan surat kepercayaan ini me­mang dikaitkan dengan masalah eksekusi mati di Indonesia. Presiden Rousseff masih kesal atas eksekusi mati warganya di Nusakambangan beberapa pekan lalu. Padahal sejauh ini hubungan Indonesia-Brazil dalam kondisi baik. Saya kira posisi Indonesia sangat jelas, baik isu kedaulatan hukum, isu kemartabatannya, juga isu menjaga hubungan baik dengan negara lain.

Hingga kapan Dubes Toto akan berada di Indonesia?
Ya sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Bagaimana langkah ke de­pan menghadapi protes huku­man mati dari negara luar?

Kami terus memberi pemaha­man pada negara lain mengenai berlakunya hukuman mati di Indonesia. Diharapkan hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak diintervensi oleh negara manapun.

Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan kedaulatan yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. Indonesia tetap akan berkomitmen dalam mening­katkan hubungan baik dengan semua negara.

Yang kita lakukan adalah menjelaskan sistem hukum Indonesia. Ini kita lakukan dengan hati-hati, semua tahapan hukum dilalui, dan sebagainya. ***

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya