Berita

Retno LP Marsudi

Wawancara

WAWANCARA

Retno LP Marsudi: Tindakan Pemerintah Brazil Tidak Sesuai Dengan Hukum Kita, Juga Piagam Wina

MINGGU, 01 MARET 2015 | 10:16 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Jaksa Agung HM Prasetyo memastikan akan mengek­sekusi mati 10 terpidana narkoba. Tapi tidak merinci siapa saja orangnya.

Kalau 10 terpidana mati itu merupakan warga negara asing,tentu Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi harus lebih giat lagi menjelaskan kepada negara sahabat mengenai hukum di Indonesia.

Sebab, sebelumnya dengan mengeksekusi mati lima warga negara asing saja memunculkan gelombang protes begitu besar.


Bahkan, Duta Besar Indonesia untuk Brazil Toto Riyanto di­tolak Presiden Brazil Dilma Rousseff ketika hendak menyerahkan surat kepercayaan pada pemerintah Brazil.

Menanggapi hal itu, Retno LP Marsudi menyayangkan penolakan tersebut. Sebab, ini masalah martabat bangsa, masalah kedaulatan.

"Duta Besar hadir di sanabu­kan mengatasnamakan pribaditapi membawa surat kepercayaan Presiden RI," tegas Retno LP Marsudi.

Berikut kutipan selengkap­nya;


Apa yang dilakukan Kemlu?
Kita menyampaikan protes keras dan kita sudah memanggil pulang Dubes kita dari Brazil. Apa yang dilakukan oleh pemer­intahan Brazil bertentangan den­gan hukum positif kita. Selain itu bertentangan pula dengan piagam Wina. Makanya kita protes keras. Karena sikap tegas ini merupakan respons keras Indonesia atas sikap Presiden Brazil Dilma Rousseff yang menolak surat kepercayaan Duta Besar Indonesia.

Mengapa Indonesia langsung mengambil sikap protes?
Indonesia langsung mengam­bil sikap (protes) karena menge­tahui perlakuan Presiden Brazil pada Toto. Pemerintah Indonesia langsung memanggil Toto kem­bali ke tanah air untuk mem­berikan penjelasan. Kemudian pemerintah Indonesia melayang­kan nota protes pada pemerintah Brazil melalui duta besarnya di Indonesia.

Apa Anda sudah mendengar penjelasan Dubes Toto?

Saya sudah mendengar pen­jelasan Dubes Toto, dan penundaan surat kepercayaan ini me­mang dikaitkan dengan masalah eksekusi mati di Indonesia. Presiden Rousseff masih kesal atas eksekusi mati warganya di Nusakambangan beberapa pekan lalu. Padahal sejauh ini hubungan Indonesia-Brazil dalam kondisi baik. Saya kira posisi Indonesia sangat jelas, baik isu kedaulatan hukum, isu kemartabatannya, juga isu menjaga hubungan baik dengan negara lain.

Hingga kapan Dubes Toto akan berada di Indonesia?
Ya sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Bagaimana langkah ke de­pan menghadapi protes huku­man mati dari negara luar?

Kami terus memberi pemaha­man pada negara lain mengenai berlakunya hukuman mati di Indonesia. Diharapkan hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak diintervensi oleh negara manapun.

Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan kedaulatan yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. Indonesia tetap akan berkomitmen dalam mening­katkan hubungan baik dengan semua negara.

Yang kita lakukan adalah menjelaskan sistem hukum Indonesia. Ini kita lakukan dengan hati-hati, semua tahapan hukum dilalui, dan sebagainya. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya