Berita

Wiranto

Wawancara

WAWANCARA

Wiranto: Ada Pandangan Berbeda Tentang Calon Kapolri, Tapi KIH Tetap Solid

MINGGU, 01 MARET 2015 | 08:20 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengakui ada perbedaan pandangan di internal Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengenai penetapan Komjen Badrodin Haiti menjadi calon Kapolri.
 
Namun perbedaan pandangan itu, menurut bekas Menhankam/ Panglima ABRI (sekarang TNI) ini, masih dalam tataran wajar.

"Ada dinamika menyikapi suatu persoalan, beda pendapat bisa saja terjadi. Tapi tidak bisa disimpulkan sebagai perpeca­han," ujar Wiranto.


Kepada Rakyat Merdeka, seu­sai pengukuhan Pengurus Harian DPP Partai Hanura, Wiranto bicara panjang lebar soal calon baru Kapolri dan kepengurusan Hanura di ruang kerjanya, di DPP Partai Hanura, Jakarta, Rabu (25/2);

Setelah Komjen Budi Gunawan tidak dilantik jadi Kapolri, bukankah ada per­pecahan di internal KIH?

Pecahnya itu antara siapa dengan siapa dulu. Kalau itu dugaan dan sebagainya, maka saya nyatakan tidak ada.

Isunya antara Surya Paloh dan Megawati sedang tidak harmonis?

Itu kan sudah dibantah, tak ada perpecahan.

Kalau antara pimpinan parpol yang bergabung dalam KIH dengan Presiden Jokowi, bagaimana?
Juga tidak ada. Kalau beda pendapat bisa saja terjadi. Tapi bukan perpecahan. KIH tetap solid.

Apa Presiden masih meminta pertimbangan KIH dalam membuat kebijakan?

Tatkala kebijakan Presiden beda dengan yang diharapkan KIH, itu juga dikomunikasikan. Selalu begitu, dan selesai.

Berarti KIH masih solid mendukung Jokowi?

Tentu. Komitmen KIH itu bukan hanya komitmen dalam rangka mendapatkan keuntunganpolitik. Tapi lebih dari itu, yakni pertanggungjawaban dari partai-partai KIH untuk menyukseskan tugas pemerintah demi kesejahteraan rakyat.

Ada yang menyuarakan in­terpelasi karena Budi Gunawan tidak dilantik jadi Kapolri, Hanura bagaimana?
Di Hanura tidak ada rencana untuk itu. Kami tetap solid mendukung kebijakan Presiden Jokowi.

Berarti Hanura mendukung Badrodin Haiti jadi calon Kapolri?

Ya. Sebelum Presiden melaku­kan keputusan kan kita sudah koordinasi. Kalau kita ingkari, berarti kita nggak komit. Apa pun yang diputuskan Presiden, kami akan mendukung bila sudah dikomunikasikan dengan baik.

Soal kepengurusan Hanura, kenapa ada pendatang baru pada jabatan strategis?
Dalam manajemen organisasi ada istilah outside dan inside. Para politisi baru dari luar itu merupakan ‘darah’ segar untuk melengkapi yang kita tidak punya.

Makanya kita mengundang tokoh-tokoh politik, tokoh or­ganisasi yang tertarik masuk Partai Hanura.

Apa yang melandasi adanya perubahan struktural itu?
Untuk menang Pemilu 2019, strukturnya harus beres, pos­turnya harus jelas, manusianya juga harus punya kompetensi. Struktur organisasi harus solid dan merakyat. Ini belum sempurna sekali. Tapi sudah ada peningka­tan dibanding lima tahun lalu yang kekurangan personel.

Apa yang Anda lakukan untuk memastikan struktur itu berjalan efektif?
Tidak ada satupun pengurus yang tidak punya job. Tatkala kita hanya menampung orang tapi tidak punya kerjaan, itu salah.

Krisdayanti (selebriti) masuk jajaran ketua, apa pertimban­gannya?
Dulu pernah saya tawarkan, tapi nggak mau. Sekarang dia ingin mengembangkan misi so­sialnya. Makanya menjadi Ketua Penanggulangan Bencana Alam.

Kenapa sih Hanura buat kontrak politik dengan pengurus baru?

Supaya jangan sampai ja­batan politik dipakai untuk permainan. ***

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya