. Pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang sengaja membalikkan fakta tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sangat disesalkan. Diberitakan, pemerintah yang mengusulkan penurunan BPIH ke komisi VIII. Faktanya, komisi VIII melalui panja BPIH yang sejak awal pembahasan meminta harga BPIH diturunkan.
"Kalau begini, Menteri Agama kurang arif dan bijak. Masa urusan BPIH ini juga masih mencari keuntungan politis?" Kalau mau jujur, sebetulnya yang berkeras untuk menurunkan harga BPIH itu adalah komisi VIII melalui Panja BPIH," kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, beberapa saat lalu (Selasa, 24/2).
Dalam rapat dengar pendapat dengan Dirjen haji beberapa hari lalu, lanjut Saleh, panja BPIH memutuskan untuk menunda pembahasan BPIH sampai pemerintah mengajukan penurunan harga. Panja BPIH menilai banyak komponen biaya perjalanan haji yang bisa diefisiensikan yang dapat mengurangi besaran BPIH.
"Semestinya, Dirjen Haji melaporkan hasil rapat itu langsung kepada Menag. Sehingga menag tidak salah tafsir dan membuat pernyataan seolah-olah usulan penurunan BPIH itu datangnya dari pemerintah," ungkap Saleh, yang juga Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN).
Saleh pun menilai, pernyataan Menteri Agama yang menyebut bahwa melakukan koordinasi dengan Ketua Komisi dan Ketua Panja BPIH juga dinilai kurang tepat. Sebab, selama ini yang berkoordinasi dengan panja adalah pejabat yang ada di Dirjen Haji. Padahal, koordinasi seperti itu memang sangat dibutuhkan sehingga tidak ada pembalikan fakta seperti ini.
"Menteri Agama pernah menelpon saya sekali. Tapi waktu itu, beliau meminta agar Komisi VIII segera menetapkan BPIH. Beliau tidak pernah meminta agar harga BPIH diturunkan. Saya juga barusan kontak ketua panja BPIH yang membenarkan bahwa Menag tidak pernah menghubungi terkait penurunan BPIH," ungkap Saleh.
Namun demikian, masih kata Saleh, Komisi VIII tetap mengapresiasi niat pemerintah yang akan menurunkan BPIH. Diharapkan, penurunan BPIH itu dapat meringankan beban para jamaah haji dalam melunasi BPIH-nya. Berkenaan dengan itu, Komisi VIII mendesak pemerintah untuk segera mengajukan besaran penurunan BPIH yang digembar-gemborkan tersebut.
"Harapannya, ya turunnya banyak. Dengan begitu, kinerja kemenag bisa mendapat apresiasi dari seluruh masyarakat," demikian Saleh.
[ysa]
