Berita

Setya Novanto

Wawancara

WAWANCARA

Setya Novanto: Australia Tak Bisa Intervensi Hukum Kita

SELASA, 24 FEBRUARI 2015 | 10:04 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Ketua DPR Setya Novanto mendukung gerakan ‘Koin Untuk Australia’ karena PM Australia Tony Abbott telah melukai perasaan rakyat Indonesia.

Sebab, Tony Abbott mengaitkan pemberian bantuan bencana tsunami di Aceh tahun 2004 lalu dan minta "dibarter" agar eksekusi mati terhadap dua warga Australia yang terjerat kasus narkoba, dibatalkan.

Meski sudah melakukan klari­fikasi lewat Menlu Australia Julie Bishop dan Tony Abbott juga sudah menelepon Wapres JK bahwa pernyataannya ke­liru, tapi gelombang protes di Indonesia terus berlanjut. Salah satu caranya, dengan menggalang aksi 'Koin untuk Australia' agar bantuan terhadap tsunami Aceh itu dikembalikan. "Saya selaku Ketua DPR dan wakil rakyat, melihat ini (gera­kan Koin Untuk Australia) se­bagai kekecewaan masyarakat," kata Setya Novanto.


Inilah wawancara Rakyat Merdeka dengan Setya Novanto di Gedung DPR, Jakarta, kemarin;

Anda mendukung Gerakan 'Koin Untuk Australia'?

Ini menjadi perhatian saya dan saya sangat mendukung.

Apa pernyataan Tony Abbott itu memang tidak pantas?
Tentu kita terima kasih sama pemerintah Australia atas bantu­an tsunami. Tapi jangan sampai bertentangan dengan kaedah-kaedah yang berkaitan dengan hukum. Ini masalah internal kita sendiri.

Apa yang Anda harapkan dari pemerintah Australia?
PM Abbott harus menyadari bahwa ini adalah hukum di Indonesia. Jangan sampai inter­vensi terhadap hukum yang ada di Indonesia.

Kita sangat menyesal sekali pada PM Abbott. Sebab, ini masalah kedaulatan negara di bidang hukum. Jangan sampai kedaulatan negara kita dicampuri asing, khususnya Australia.

Saya harapkan Tony Abbott menyadari bahwa ini berkaitan dengan internal negara kita. Makanya saya selaku wakil rakyat, Ketua DPR akan terus memantau. Kita harapkan pihak Australia juga menyadari kita tidak bisa dicampuri.

Ini soal lain. Apa tanggapan Anda mengenai kasus Lion Air yang sering delay?
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan harus bersikap tegas ke­pada manajemen maskapai penerbangan Lion Air. Perlu segera mengevaluasi secara menyeluruh.

Maksudnya?
Saya meminta Pak Jonan memastikan manajemen Lion Air sudah memenuhi semua hak yang harus diberikan kepada penumpang. Jangan sampai ada penumpang yang dirugikan, baik soal hak inap maupun penggan­tian kerugian materiil lainnya.

Apa hanya itu?
Saya juga meminta Pak Jonan tak ragu memberikan sanksi kepada Lion Air bila dalam hasil penelusuran, terdapat pelangga­ran yang dilakukan manajemen.Bila diperlukan, Jonan, menurut saya, bisa saja memberikan sanksi berupa pembekuan izin terbang. Tapi itu pembekuan (izin) perlu dikaji. Saya percaya­kan pada Menteri.

Pokoknya saya berharap agar Pak Jonan mengadakan evalu­asi atas buruknya pelayanan maskapai Lion Air terhadap penumpangnya.

Dari kasus Lion, apa masalah yang harus diselesaikan?
Masalah yang harus disele­saikanadalah soal kompensasi yang harus dibayarkan oleh maskapai berlambang singa itu kepada para penumpang yang mengalami delay lebih dari tiga jam.

Segera mungkin diatasi, khususnya direksi dan manaje­men karena ada ketentuan-ke­tentuan tentang hak pelayanan, khususnya pihak yang sudah membeli tiket, memberikan kompensasi kepada penumpang yang penerbangannya delay lebih tiga jam. Itu berkaitan dengan hak inapnya.  ***

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Purbaya Soal Pegawai Rompi Oranye: Bagus, Itu Shock Therapy !

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:16

KLH Dorong Industri AMDK Gunakan Label Emboss untuk Dukung EPR

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:05

Inflasi Jakarta 2026 Ditargetkan di Bawah Nasional

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:04

PKB Dukung Penuh Proyek Gentengisasi Prabowo

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:57

Saham Bakrie Group Melemah, Likuiditas Tinggi jadi Sorotan Investor

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:51

Klaim Pemerintah soal Ekonomi Belum Tentu Sejalan dengan Penilaian Pasar

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:50

PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso pada Depinas SOKSI

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:48

Purbaya Optimistis Peringkat Utang RI Naik jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:32

IHSG Melemah Tajam di Sesi I, Seluruh Sektor ke Zona Merah

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:27

Prabowo Dorong Perluasan Akses Kerja Profesional Indonesia di Australia

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:16

Selengkapnya