Berita

Fary Djemi Francis

Wawancara

WAWANCARA

Fary Djemi Francis: Jika Lion Air Tidak Ditindak Tegas, Kesannya Pemerintah

SENIN, 23 FEBRUARI 2015 | 10:56 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Membiarkan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan diminta berani mengambil langkah tegas mengenai delay maskapai penerbangan Lion Air.

"Sebenarnya sikap tegas itu sudah diatur dalam undang-undang, apa sanksi kalau ter­jadi keterlambatan penerbangan. Begitu saja, berikan sanksi," tegas Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis, kepada Rakyat Merdeka, Jumat (20/2).

Politisi Gerindra yang ketika dihubungi via telepon itu sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta itu merasa kesal. Sebab delay Lion Air sering terjadi. Jika tidak diberikan sanksi, terkesan adanya pembiaran dari pemerintah.


Berikut kutipan selengkap­nya;

Komisi V yang membidangi masalah penerbangan, sudah melakukan apa?
Komisi V sudah meminta ke­pada Kementerian Perhubungan untuk menindak Lion Air. Kami juga sudah berkoordinasi agar menteri harus tegas menerapkan aturan tentang penerbangan.

Pak Menteri harus mengambil momentum ini agar maskapai penerbangan memberi pelayan­an kepada masyarakat.

Apa Kemenhub sudah di­mintai penjelasan terkait hal ini?
Kami sudah menanyakan ke­pada Kementerian Perhubungan agar memberikan penjelasan kepada kami mengenai delay penerbangan itu.

Apa jawabannya?
Menurut informasi ada enam pesawat yang mengalami keru­sakan.

Cuma itu saja?
Terus kami juga tanya, ba­gaimana manajemen krisis penerbangan kalau ada pesawat yang rusak. Itu yang kita minta Kementerian Perhubungan un­tuk mendalami hal itu.

Apa tidak ada regulasi yang mengatur bagaimana mengan­tisipasi pesawat yang rusak?
Mestinya kan ada pesawat cadanga agar para penumpang ini dilayani dulu. Kita juga minta Angkasa Pura turun tangan membantu penumpang.

Bagaimana dengan soal kompensasi?
Sudah diatur dalam undang-undang mengenai kompensasi. Tapi penumpang juga harus ada kepastian dan kejelasan. Kita harus dalami masalahnya.

Apa landasan hukum yang bisa dipakai untuk menganti­sipasi masalah ini?
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Itu semua diatur, ter­masuk mengenai sanksi kalau penerbangan terlambat. Pak Menteri tinggal tegas saja selaku regulator. Kita mengawasinya.

Apa manajemen Lion Air akan diambil alih?

Saya kira kan Panja Keselamatan, Keamanan, dan Pelayanan kan sudah mengagendakan itu. Saya pikir ini juga merupakan pintu masuk untuk kita mendalami soal penerbangan. ***

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Purbaya Soal Pegawai Rompi Oranye: Bagus, Itu Shock Therapy !

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:16

KLH Dorong Industri AMDK Gunakan Label Emboss untuk Dukung EPR

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:05

Inflasi Jakarta 2026 Ditargetkan di Bawah Nasional

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:04

PKB Dukung Penuh Proyek Gentengisasi Prabowo

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:57

Saham Bakrie Group Melemah, Likuiditas Tinggi jadi Sorotan Investor

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:51

Klaim Pemerintah soal Ekonomi Belum Tentu Sejalan dengan Penilaian Pasar

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:50

PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso pada Depinas SOKSI

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:48

Purbaya Optimistis Peringkat Utang RI Naik jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:32

IHSG Melemah Tajam di Sesi I, Seluruh Sektor ke Zona Merah

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:27

Prabowo Dorong Perluasan Akses Kerja Profesional Indonesia di Australia

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:16

Selengkapnya