Siapa yang Dirugikan Isu Rangkap Jabatan Ketua Umum PAN

Isu rangkap jabatan semakin kencang dihembuskan kubu Hatta Rajasa menjelang Kongres Partai Amanat Nasional (PAN) yang akan digelar di Bali akhir bulan ini.

Asumsi dasar dari isu ini adalah, ketua umum PAN yang memiliki posisi atau jabatan di lembaga atau organisasi lain tidak bisa bekerja dengan efektif untuk membesarkan partai yang lahir dari rahim reformasi itu. Sementara, tantangan yang dihadapi PAN saat ini dan di masa yang akan datang semakin besar.

Asumsi kedua adalah, ketua umum yang tidak memiliki  jabatan di tempat lain akan mencurahkan seluruh waktu dan kemampuannya untuk membesarkan partai.

Diduga, isu ini dikembangkan untuk mengganjal atau setidaknya memperkecil peluang Zulkifli Hasan dalam pemilihan ketua umum nanti, dan di saat bersamaan membesarkan peluang Hatta Rajasa.

Zulkifli Hasan kini adalah Ketua MPR RI. Sementara Hatta Rajasa sudah tidak punya jabatan penting di lembaga lain.

Tetapi, siapakan sebenarnya yang  dirugikan oleh isu ini? Apakah isu ini bisa mengganjal Zulkifli Hasan?

Ketua DPP PAN Agung Mozin punya pandangan yang cukup menarik menanggapi isu rangkap jabatan ketua umum PAN.

Kata dia, isu rangkap jabatan ini memperlihatkan trauma yang dialami anggota dan kader PAN, terutama pendukung Hatta, selama PAN dipimpin Hatta.

"Mereka trauma, karena faktanya Pak Hatta memang hanya fokus mengurus partai akhir-akhir ini saja. Saat menjadi pejabat di tempat lain, seperti Menko Perekonomian, dia hanya menggunakan sisa waktunya untuk mengurus partai," ujar Agung Mozin.

Agung mangajak anggota dan kader PAN memperhatikan perjalanan PAN ketika dipimpin Amien Rais yang juga ketua MPR RI pada masanya.

"Sebagai pejabat negara justru waktu Pak Amien lebih banyak, dan dia bisa menyapa dan betkunjung menemui kader partai sampai polosok negeri," kata Agung Mozin lagi.

Artinya, sambung Agung, isu rangkap jabatan adalah isu yang justru merugikan kubu Hatta Rajasa. [dem]