Max Sopacua: Kicauan Pak SBY Di Twitter Merupakan Sikap Demokrat

"Kita menghormati putusan pengadilan, tidak boleh diinter­vensi secara politik. Tapi sikap Partai Demokrat seperti disam­paikan Pak SBY itu," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua kepada Rakyat Merdeka, Senin (16/2).

Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat SBY menyiratkan keprihatinannya di twit­ter terkait hal ini. Tercatat tujuh kali bekas Presiden itu bekicau pasca Hakim Sarpin Rizaldi menangkan BG.

"Ya Allah, kami malu mengatakan, di balik prahara ini, ternyata banyak kisah dan drama yang berkaitan dengan nafsu untuk meraih kekuasaan," tulis SBY di kicauan ketiganya.

Max Sopacua selanjutnya men­gatakan, sikap Partai Demokrat dari sejak awal menolak BG sebagai calon Kapolri.

Berikut wawancara dengan Max Sopacua;

SBY tujuh kali berkicau di Twitter pasca putusan hakim, Anda memaknainya seperti apa?
Saya juga baca. Yang beliau sampaikan memang jangan sam­pai putusan-putusan itu punya nilai ambisi kekuasaan.

Tapi soal dilantik atau tidak BG jadi Kapolri, itu hak prerogatif Presiden. Kita se­rahkan ke Presiden bagaimana sikapnya. Kita tunggu saja.

Kalau penilaian Anda ba­gaimana?
Memang putusan pengadilan tidak bisa menyenangkan semua pihak. Tapi itu harus tetap dipatuhi. Semua pihak harus menerima apapun yang dipu­tuskan.

Anda setuju dengan putusan hakim atau kicauan SBY?
Saya kira apa yang disampai­kan Pak SBY itu betul. Jangan sampai putusan hukum memiliki nilai-nilai ambisi kekuasaan. Tapi kita juga harus mentaati apa yang sudah diputuskan pengadilan.

Jangan dikira Partai Demokrat ingin mengintervensi hukum. Nggak begitu, Partai Demokrat tidak ingin mengintervensi hu­kum. Kita harus legowo atas apapun putusan hakim tersebut.

Apakah kicauan SBY itu mewakili sikap Partai Demokrat?
Apapun yang disampaikan Pak SBY adalah sikap Partai Demokrat.

Berarti tidak mendukung pelantikan Komjen BG men­jadi Kapolri?
Kita tetap pada prinsip awal. Anda tahu sendiri bahwa Partai Demokrat yang pertama keluar dari sidang fit and proper test Komjen BG.

Partai Demokrat yang pertama menyampaikan tidak setuju BG dicalonkan sebagai Kapolri.

Kalau Presiden Jokowi melantik Komjen BG, ba­gaimana?
Itu hak prerogatif Presiden. Namun prinsip kami tetap tidak berubah sejak awal. Itu sudah kita sampaikan kepada publik.

Presiden Jokowi belum mengambil sikap. Komentar Anda?
Presiden nggak boleh diintervensi secara politik dalam menentukan sikap soal calon Kapolri. Soal dilantik atau tidak melantik BG, itu hak prerogatif Presiden. Jangan diintervensi lagi oleh politik. Kita nggak mau begitu. Serahkan saja kepada Presiden.  ***