Jokowi Melanggar 3 Hal Ini Bila Tak Melantik Budi Gunawan

Ada tiga potensi pelanggaran apabila Presiden Joko Widodo tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Pertama, kata pengajar politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran, Muradi, adalah pelanggaran konstitusi. Sebab proses pengajuan dan penetapan nama telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan bila dibatalkan maka hal ini mengarah pada tindakan melawan hukum.

Dalam hal yang lebih personal, ungkap Muradi, Jokowi akan dianggap melanggar hak individu. Hal ini terkait dengan kesamaan di mata hukum dan pembuktian peradilan sebelum diputus bersalah.

"Kedua, potensi pelanggaran loyalitas atas partai dan negara. Presiden dihadapkan pada situasi di mana tengah diuji loyalitasnya pada negara dan partai pendukungnya," kata Muradi, beberapa saat lalu (16/2).

Dalam politik kenegaraan, jelas Muradi, loyalitas pada negara kerap kali segaris lurus dengan partai politik, karena biasanya warna ideologi dan arah gerak pemerintahan seirama dengan partai politik tempat presiden tersebut bernaung. Artinya setiap kebijakan yang dibuat akan nampak karakternya berdekatan dengan ideologi partai politik pengusung.

"Namun pada kenyataannya presiden dihadap-hadapkan pada kenyataan bahwa kepentingan negara tidak segaris lurus dengan ideologi partai. Dilema ini tentu harus diakhiri oleh presiden dengan kemudian mengupayakan integrasi kepentingan yang selaras antara keduanya. Jika presiden salah memilih maka potensi pelanggaran loyalitas akan menghadang presiden," papar Muradi.

Dan yang ketiga, masih kata Muradi, potensi pelanggaran etika politik. Hal ini bertumpu pada komunikasi politik yang seharusnya berhasrat pada pencapaian sejumlah program yang bisa menjadi jembatan antara kebijakan presiden dengan harapan dari partai politik pengusung.

"Apabila tidak terjadi titik temu, maka potensi pelanggaran etika politik tersebut cenderung membesar," demikian Muradi.[wid]