Presiden Joko Widodo belum juga memperlihatkan tanda-tanda akan memutuskan polemik KPK-Polri. Namun publik kembali diingatkan bahwa pencalonan Budi Gunawan (BG) yang berstatus tersangka sebagai Kapolri menjadi penyebab terjadinya konflik diantara dua lembaga penegak hukum itu.
"Ada tokoh penting di partai politik yang ngotot BG jadi Kapolri," ujar penggagas perubahan Indonesia, DR. Rizal Ramli ketika berbicara dalam sebuah diskusi yang digelar Fortuga di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (14/2). Fortuga atau Forum Tujuh Tiga merupakan wadah berhimpun alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 1973.
Selain itu, menurut Rizal, penyebab lainnya adalah Polri ingin menghentikan kasus pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada beberapa obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang kini tengah ditangani oleh KPK. Kasus ini bisa membuka pintu bagi KPK untuk memanggil Megawati karena pemberian SKL BLBI terjadi pada saat Megawati menjabat presiden. Bukan sekedar diperiksa, ada kemungkinan Megawati diduga terlibat dalam pelanggaran pemberian SKL BLBI.
"Ada pihak-pihak yang tidak mau kasus ini (BLBI) tuntas," imbuh Menteri Koordinator Perekonomian era Pemerintahan Abdurrahman Wahid ini.
Dikatakan, keinginan kepolisian untuk menyita data-data kasus SKL BLBI yang dimiliki KPK menunjukan niat untuk menghentikan kasus BLBI. Itu ditunjukkan dengan surat "minta paksa" sejumlah berkas kasus korupsi kepada KPK dan surat penetapan penyitaan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
RR, demikian ia disapa, tidak aneh dengan terjadinya konflik KPK dan Polri. RR yang pernah dua kali dimintai pendapat oleh penyelidik KPK sebagai saksi terkait penyelidikan kasus SKL BLBI jauh-jauh hari mengatakan kepada penyelidik bahwa akan ada kejadian besar akibat KPK serius menggarap kasus ini.
[dem]
