Dua kubu di Partai Golkar diingatkan untuk mewaspadai manuver Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan yang bisa memanfaatkan konflik internal partai itu demi kepentingan pribadinya.
Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif POINT Indonesia, Karel Susetyo, di Jakarta, Sabtu (14/2), menanggapi aksi Luhut di Istana Kepresidenan Jakarta, yang mengundang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan selanjutnya Sekjen Golkar kubu Aburizal Bakrie, Idrus Marham.
Menurut Karel, sebagai bekas orang Golkar, Luhut memang banyak memahami peta internal partai. Cuma harus diingat juga bahwa sekarang Luhut adalah orang dalam istana, plus punya kepentingan pribadi juga.
"Menurut saya Luhut tak bisa jadi mediator yang benar-benar independen. Sosok seperti Luhut itu binatang politik juga. Dia tetap akan membawa kepentingan dirinya pribadi, sejauh mana kepentingan pribadi bisa sejalan dengan masalah Golkar," kata Karel.
Kewaspadaan terhadap figur seperti Luhut, menurut Karel, menjadi penting bagi Golkar yang memiliki jam terbang tinggi. Justru dengan jam terbang tinggi itu, maka Golkar seharusnya menyelesaikan masalah internalnya sendiri.
Dia lalu menyontohkan partai lain yang juga punya masalah internal seperti Golkar, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun hingga sekarang PPP tak berniat merapat ke Luhut karena menyadari bahwa pihak luar bisa memperdagangkan konflik internal itu dan mengambil keuntungan darinya.
Kembali dia mengingatkan bahwa Luhut adalah juga seorang binatang politik yang memiliki kepentingan pribadi, dan atau membawa kepentingan kelompok tertentu untuk disukseskannya. Naluri 'binatang politik' itu juga pasti akan semakin muncul karena Luhut dinilai sedang ingin memberi impresi pada Presiden Joko Widodo setelah kegagalannya menjalankan tugas dalam kasus pengajuan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sesuai Perpresnya, Luhut bertugas melakukan komunikasi politik dan publik. Dalam konteks kasus BG, kata Karel, Luhut sudah gagal karena masalah itu belakangan justru ditimpakan untuk ditanggung sendirian oleh sang presiden.
"Padahal harusnya kepala unit kepresidenan yang banyak bermain menyelesaikan masalah. Kegagalan itu kemungkinan dia coba bayar dengan cawe-cawe di konflik Golkar supaya seakan-akan dia berjasa," kata Karel.
"Jangan-jangan konflik Golkar juga bisa dijadikan sebagai posisi tawar Luhut di depan PDI-P dan KIH yang sedang menggoyangnya dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan."
Karena itulah dia menekankan agar kedua kubu di Partai Golkar tak membiarkan peran Luhut di dalam konflik partai itu. Seandainya Golkar hendak berkomunikasi dengan presiden, bisa menggunakan jalur kepartaian atau melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Golkar saat ini harus hati-hati karena bisa dimanfaatkan. Karena Luhut bukan orang Golkar lagi. Dia sendiri bisa bermain dan bisa dititipi pesanan oleh orang-orang lain. Golkar bisa makin kecil kalau konfliknya berlarut-larut," tegas Karel.
[ian]
