Berita

Susi Pudjiastuti/net

Politik

Menteri Susi Pudjiastuti Punya Hak untuk Mengundurkan Diri

KAMIS, 12 FEBRUARI 2015 | 23:22 WIB | LAPORAN:

. Sikap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memang beda. Di saat banyak orang berlomba-lomba meraih jabatan, dia justru tak mau lama-lama menikmati empuknya kursi menteri. Dia menargetkan cukup dua tahun saja. Keputusan Susi ini disayangkan banyak pihak.

Niat Susi membatasi waktunya menjadi menteri pertama kali diungkalkan di acara talk show Mata Najwa di MetroTV. Di hadapan Najwa Shihab, Susi menyatakan ingin meluangkan banyak waktu berkumpul bersama keluarga. Makanya, dia ingin mundur setelah dua tahun nanti. "Saya berpikir sih seperti itu ya, anak-anak sudah (besar). Yang terakhir ini mau sekolah ke luar (negeri), cucu juga," ujarnya.

Najwa mencoba memastikan dengan ucapan Susi tersebut. "Cukup dua tahun saja?" tanyanya. Susi menjawab dengan gaya khasnya. "I think so (saya rasa begitu), ya," ucapnya sambil senyum.


Meski sebentar, Susi tidak mau meninggalkan banyak pekerjaan di Kementerian Keluatan dan Perikanan. Dia berjanji akan berusaha keras membereskan semua persoalan sebelum dirinya mundur. "Tapi kan saya bereskan dengan peraturan-peraturan yang baik. Nanti yang ada di departemen juga sudah terbiasa. Saya pikir sih cukup," imbuh dia.

Najwa memuji langkah Susi ini sebagai hal yang luar biasa. Padahal, banyak pihak ingin nambah setelah selesai menjadi menteri selama lima tahun. Susi menjawab sambil senyum, "It's take so long, it's take so much (Ini sudah terlalu lama, itu sudah lebih dari cukup)," Susi yakin, setelah dirinya nanti akan ada menteri yang lebih baik.

"Apa yang mungkin bisa mengubah rencana itu?" tanya Najwa. Susi menyatakan belum tahun. "Sekarang ini ya seperti itu, belum terpikir. I will do my best (saya akan lakukan yang terbaik)," tandasnya.

Di kantor Kementerian Keluatan dan Perikanan kemarin sore, Susi kembali mengungkapkan keinginannya untuk mundur lebih awal dari kabinet. Namun, kali ini Susi menyebut alasan yang berbeda. "Capek, siksaan terlalu banyak," ucapnya. Sayangnya, Susi tidak merinci maksud dari kata 'banyak siksaan' itu.

Sebelum mundur nanti, Susi akan berkerja serius. Dia akan menggenjot kinerja kementerian yang dipimpinnya selama dua tahun ke depan. Salah satu yang akan dibereskannya adalah permasalahan sistem pengelolaan kelautan dan perikanan.

"Iya (serius). Tapi aku beresin dulu KKP, nanti Peraturan Menterinya jadi. Makanya saya kejar, lari, tiap bulan bikin Permen kan," jelasnya.

Guru besar Universitas Indonesia Prof Maswadi Rauf menyayangkan niat Susi itu. Menurutnya, Susi adalah menteri yang cukup fenomenal dengan gebrakan-gebrakannya.

"Kalau dia mundur, kinerja kabinet Jokowi bisa pincang," ucapnya malam ini (Kamis, 12/2).

Karena itu, Maswadi meminta Jokowi tidak mengabulkan permintaan Susi itu. Terlebih, alasan Susi untuk mundur tidak kuat. "Mundur itu memang hak dia, tapi alasannya tidak kuat. Dari hak dia tersebut berpotensi pengganggu kinerja kabinet. Maka, Presiden bisa menolaknya," ucapnya.

Menurut Maswadi, menjadi menteri tidak cukup hanya dua tahun. Waktu dua tahun di awal pemerintahan hanya baru masa transisi. Waktu dua tahun biasanya digunakan untuk perencanaan dan evaluasi. Kalau Susi mundur, bisa-bisa program-program yang dirancang Jokowi tidak terlaksana dengan baik.

"Kalau dia berhenti, lalu diganti orang lain dan orang itu membawa program baru, kan persoalan lagi. Seharunya dia tidak ngomong begitu, tapi berusaha menyelesaikan tugas dengan baik sampai akhir masa jabatan," tandasnya. [rus]

Populer

Ramadhan Pohan, Pendukung Anies yang Kini Jabat Anggota Dewas LKBN ANTARA

Jumat, 09 Januari 2026 | 03:45

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

UPDATE

OTT Pegawai Pajak Jakarta Utara: KPK Sita Uang Ratusan Juta dan Valas

Sabtu, 10 Januari 2026 | 12:14

Mendagri: 12 Wilayah Sumatera Masih Terdampak Pascabencana

Sabtu, 10 Januari 2026 | 12:04

Komisi I DPR: Peran TNI dalam Penanggulangan Terorisme Hanya Pelengkap

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:33

X Ganti Emotikon Bendera Iran dengan Simbol Anti-Rezim

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:27

Trump Sesumbar AS Bisa Kuasai 55 Persen Minyak Dunia Lewat Venezuela

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:10

Konten Seksual AI Bikin Resah, Grok Mulai Batasi Pembuatan Gambar

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:52

Ironi Pangan di Indonesia: 43 Persen Rakyat Tak Mampu Makan Bergizi

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:41

Emas Antam Berkilau, Naik Rp25.000 Per Gram di Akhir Pekan

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:34

Khamenei Ancam Tindak Tegas Pendemo Anti-Pemerintah

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:22

Ekonomi Global 2026: Di Antara Pemulihan dan Ketidakpastian Baru

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:06

Selengkapnya