Berita

Hukum

TB Hasanuddin: Kompolnas Jangan Menilai Calon Kapolri Secara Urakan

KAMIS, 12 FEBRUARI 2015 | 14:08 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Promosi seorang prajurit baik, di militer maupun di kepolisian, biasanya melalui sebuah sistem yang jelas dan dirahasiakan.

Sangat disesalkan jika ada anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang mengevaluasi nama-nama calon Kapolri secara "urakan". Artinya, sebelum ada keputusan resmi, evaluasi itu diumumkan secara terbuka ke publik dengan banyak perbedaan pandangan yang disampaikan masing-masing anggota Kompolnas.

Hal tersebut dikatakan anggota Komisi I DPR RI, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Kamis, 12/2).


"Saya sesalkan cara Kompolnas saat ini. Yang satu sampaikan si A begini, yang satu bilang begitu. Kadang sampaikan kalau si A atau si B tidak layak," ujarnya.

Kang TB, begitu ia disapa, mengatakan bahwa penilaian para calon Kapolri sebaiknya digelar di "ruangan tertutup". Dengan begitu tidak menimbulkan kegelisahan di masyarakat dan bagi calon yang diseleksi.

"Kalau mau juga koordinasikan dengan PPATK dan KPK. Tapi tertutup saja, karena tidak etis kalau secara terbuka diumumkan," sambung Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini.

"Kan kasihan kalau ada orang divonis tidak layak. Itu kan enggak bener secara etika," tandasnya. [ald]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya