Berita

jokowi/net

Jokowi Harus Sadar Saat Ini Banyak Kelompok yang Mau Ambil Untung

KAMIS, 12 FEBRUARI 2015 | 13:07 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Di balik konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri, tersirat sebuah pesan politik yang serius kepada Presiden Joko Widodo agar menjauh dan berpisah dengan PDIP. Dan bila tak disadari Jokowi, maka momentum ini akan membuat Jokowi lemah secara politik.

"Jokowi tanpa pijakan yang kuat. Karena apapun Joko Widodo lahir dari PDIP, dan tumbuh berkembang dengan pijakan PDI-P, sehingga bisa berada pada posisi tertinggi saat ini," kata Direktur Eksekutif Point Indonesia, Karel Soesetyo, dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 12/2).

Karena itu, saran Karel, Joko Widodo seharusnya menjaga kesinambungan dengan partai yang membesarkannya sejak mencalonkan diri sebagai Walikota Solo. Pilihan politik Jokowi pun selayaknya sejalan dengan kebijakan PDIP yang membawa sebagian besar aspirasi rakyat melalui keberhasilannya sebagai partai pemenang pemilu.


Pada kasus Budi Gunawan (BG), misalnya, lanjut Karel, PDIP pasti memiliki pertimbangan matang dalam mendukung pencalonannya sebagai Kapolri. Artinya, dukungan itu tak semata didasari pada kedekatan Budi Gunawan dengan PDIP saja.

"Tapi mungkin juga karena BG dianggap mampu menjalankan program Nawa Cita dalam bidang hukum dan keamanan," imbuhnya.

Selain itu, lanjutnya, PDIP mungkin juga memandang Jokowi sepantasnya segera melantik Budi sebagai kapolri karena hal itu sesuai dengan UU Kepolisian. Dan apabila pelantikan itu urung dilaksanakan, maka Jokowi potensial akan dipertanyakan konsistensinya terhadap Nawa Cita dan Trisakti karena mengesampingkan amanah Konstitusi.

"Jelas kalau tidak melantik BG sebagai Kapolri, akan dianggap sebuah tindakan fatal di masa awal pemerintahannya. Selain juga menunjukkan bahwa Jokowi tak seiring sejalan dengan partainya sendiri, yakni PDI-P. Akan banyak pihak mengambil keuntungan politik dari situasi ini dan semoga Joko Widodo segera sadar," demikian Karel. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Kematian Ali Khamenei, Jalan Iran Kembangkan Nuklir untuk Militer

Jumat, 01 Mei 2026 | 18:18

May Day: Jeritan Mantan Pekerja Sritex Menagih Janji Negara

Jumat, 01 Mei 2026 | 18:08

Langkah Prabowo Ratifikasi ILO 188 Jadi Momentum Perbaikan Sektor Perikanan

Jumat, 01 Mei 2026 | 17:39

Hari Buruh Tak Cuma Orasi, Massa Main Games hingga Nonton Efek Rumah Kaca

Jumat, 01 Mei 2026 | 17:32

DPR Akui Disparitas Upah Buruh Terlalu Jauh

Jumat, 01 Mei 2026 | 17:20

Apa Perbedaan Hardiknas dan Hari Guru Nasional? Ini Sejarahnya

Jumat, 01 Mei 2026 | 16:59

KSBSI: Prabowo Jadi Presiden Ketiga di Dunia yang Rayakan May Day Bareng Buruh

Jumat, 01 Mei 2026 | 16:55

Google Doodle Rayakan Hari Buruh 2026, Tampilkan Ilustrasi Para Pekerja

Jumat, 01 Mei 2026 | 16:49

Ketua Komisi III Jamin Keamanan Aktivis saat Perjuangkan Hak Buruh

Jumat, 01 Mei 2026 | 16:47

Japan Airlines Uji Coba Robot Humanoid untuk Atasi Kekurangan Pekerja

Jumat, 01 Mei 2026 | 16:42

Selengkapnya