Upaya Memisahkan Jokowi dan PDIP Akan Berjalan Mulus Bila...

. Langkah dari sekelompok orang yang mau memisahkan Joko Widodo dengan Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan akan berjalan mulus bila persoalan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri terus berlarut-larut dan tak kunjung usai.

Demikian disampaikan Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi. Menurut Muradi, hal ini harus disadari oleh Presiden Jokowi agar upaya tersebut tidak terjadi. Sebab harus diingat bahwa Jokowi butuh sokongan politik yang berbasis partai politik dengan warna nasionalisme kewargaan yang kental untuk menopang program dan kebijakan politiknya.

Dia menilai inisiatif membangun komunikasi politik harus dilakukan oleh Presiden Jokowi agar jalinan komunikasi dengan partai politik yang mengusungnya sejak menjadi walikota di Solo hingga menjadi presiden kembali membaik

Lebih jauh, dia menyatakan langkah Presiden Jokowi untuk membangun dan memperbaiki komunikasi politik dengan partainya ini akan menegaskan tiga hal. Pertama, jiwa kenegarawanan yang berbasis pada karakter ideologi partai pengusung utama dalam bentuk Nawacita dan Trisakti dapat dipraktikkan dalam membangun komunikasi politik yang baik.

"Langkah jemput bola ini juga memperkuat pola hubungan yang selama ini tersumbat dan cenderung dimanfaatkan untuk memisahkan presiden Jokowi dari partai politiknya," kata Muradi.

Kedua, Jokowi harus berani menghentikan langkah sejumlah pihak yang ingin memisahkan dirinya dari partai politiknya. Hal ini penting dilakukan agar konsentrasi pemerintahan tidak terganggu oleh pola hubungan antara presiden dengan partai yang dimanfaatkan sejumlah pihak.

Dan yang ketiga, selain membangun komunikasi politik yang intensif, Jokowi diharapkan membuat upaya untuk segera menyelesaikan polemik KPK-Polri. Kuncinya, Presiden harus tetap berbasis pada konstitusi yang mengatur proses yang tengah berlangsung ini.

"Sebab jika tidak maka posisi presiden juga dianggap tidak taat asas dan loyalitasnya pada negara dan juga partai akan dipertanyakan," demikian Muradi. [ysa]