Selama ini publik menaruh harapan dan kepercayaan besar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat memberantas korupsi yang sudah menjadi penyaki takut di negeri ini. Namun rentetan kasus yang melibatkan para pimpinan KPK setidaknya menjadi cambuk bagi publik untuk menganggap lembaga superbody itu bukan lagi sebagai lembaga penegak hukum yang kredibel.
Demikian disampaikan Sufyan H dari Korps Mahasiswa dan Pemuda Penegak Hukum Indonesia (KoMPPHI) dalam keterangannya tertulis yang diterima redaksi tadi malam (Selasa, 11/2).
Menurut Sufyan, Bareskrim Mabes Polri harus menangani dengan tuntas kasus-kasus yang melibatkan komisioner KPK itu. Kasus-kasus yang sudah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri adalah kasus pemberian keterangan palsu pilkada kota Waringin Barat pada 2010 yang melibatkan Bambang Widjajanto, kasus penguasaan perusahaan secara ilegal yang disangkakan kepada Adnan Pandu Praja, dan kasus pemalsuan dokumen dan dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan Abraham Samad.
"Kami beranggapan bahwa setiap orang di mata hukum adalah sama, setiap induvidu yang berhadapan dan bermasalah oleh hukum harus tetap diadili seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku," imbuhnya.
Oleh karena itu, kata Sufyan, tak boleh ada intervensi hukum terkait penanganan kasus tersebut. Selain pihak kepolisian harus segera memeriksa Abraham Samad, Adnan Pandu Praja dan Bambang Widjojanto, PPATK harus turun tangan memeriksa rekening ketiganya agar proses hukumnya berjalan dan sehingga ada kepastian hukum.
"Segera adili mereka," tandasnya.
[dem]
