Dana Rp 10,5 Triliun Harusnya Mampu Tangani Banjir Jakarta

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Sanusi berpendapat bahwa yang menjadi salah satu penyebab banjir di Jakarta adalah karena saluran drainase yang buruk disejumlah ruas jalan.

"Ditambah lagi dengan banyak saluran air yang usianya sudah tua," kata Sanusi di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

Untuk itu, Sanusi mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar dapat segera memperbesar kapasitas saluran air atau drainase, karena banjir di puluhan titik jalan sangat sering terjadi setiap turun hujan deras.

"Banjir kali ini, menurut saya, berbeda dengan tahun 2014. Dimana tahun 2014 disebabkan airnya meluap karena Katulampa sudah melewati ambang batas. Sekarang kita lihat, Manggarai masih di bawah, Waduk Pluit masih di bawah airnya. Lalu, kenapa Thamrin, Sudirman banjir? Karena drainase yang buruk," katanya.

Sanusi lantas mengingatkan, bahwa pihak Pemprov DKI sebenarnya punya kucuran dana sebesar Rp 5 triliun untuk Dinas Tata Air, dan Rp 5,5 triliun untuk Dinas Bina Marga dalam APBD DKI. Karena itu, seharusnya masalah banjir sudah bisa diatasi oleh eksekutif.

"Sebagai wakil rakyat, saya harus minta maaf kepada warga Jakarta yang masih kebanjiran. Menurut saya, dengan anggaran total Rp 10,5 triliun, mulai sekarang DKI harus mendata seluruh titik genangan agar segera diatasi, dan penyerapan anggaran tidak lagi rendah seperti tahun lalu," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), Mohmammad Syaiful Jihad memberikan imbauan kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama supaya berhenti mencari kambing hitam terkait banjir di Jakarta kali ini.

"Saya mengimbau agar dalam penanganan banjir, Gubernur Basuki tidak berupaya mencari kambing hitam atau menyalahkan pihak lain. Lebih baik jujur mengakui jika kinerjanya selama dua tahun ini belum maksimal," ujar Syaiful. [sim/jkt/man]