Ketua Tim Independen Syafii Maarif sudah mendapat informasi dari Presiden Jokowi bahwa yang akan dipilih menjadi Kapolri adalah jenderal yang dosanya paling sedikit.
Pria yang akrab disapa Buya itu menyampaikan, pekan depan Presiden Jokowi akan memilih calon Kapolri itu.
Demikian disampaikan Syafii Maarif yang dihubungi via teleÂpon, Jumat (6/2).
"Pokoknya, Presiden Jokowi akan mencari calon Kapolri yang dosanya sedikit," tegas Syafii Maarif.
Berikut kutipan selengkapÂnya;
Siapa di antaranya calon Kapolri yang dosanya yang sedikit?Kalau itu diserahkan kepada Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) untuk menyerahkan sejumlah nama. Dari situ nantiÂnya akan dilihat mana yang memiliki dosa paling sedikit.
Bagaimana mengukur calon Kapolri dengan dosanya paling sedikit?Tentu melihat latar belakang dengan melibatkan sejumlah instansi. Soal apakah memiliki rekening gendut atau tidak, tentu melalui PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan).
Selanjutnya Presiden memiÂliki cara tersendiri memilih calon Kapolri. Kalau kami dari Tim Independen tidak sampai pada urusan menyodorkan nama dan tidak mencapuri siapa saja calon itu. Semua diserahkan melalui Kompolnas dan selanjutnya Presiden yang akan memutuskan.
Apa ada saran Tim Independen yang akan mengakhiri konflik Polri dan KPK?Kami hanya memberikan perÂtimbangan dan masukan kepada Presiden. Keputusannya semua berada ditangan Presiden.
Apa masukan itu?Saya sampaikan, keadaan ini jangan berlarut-larut. Situasi kian kritis, tentu harus segera ada langkah dan keputusan dari Presiden.
Bagaimana reaksi Presiden?Presiden mengiyakan, serta menyampaikan bahwa minggu depan sudah ada putusan menÂgenai calon Kapolri yang dosa-nya paling kecil. Sebab, saya kira semua orang kan memiliki dosa. Tapi untuk Kapolri, ya dicari yang dosa-nya paling sedikitlah.
O ya, apa alasan Presiden sehingga tidak melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri? Presiden hanya sampaikan untuk menjaga moralitas pubÂlik. Soal perkara, kan BG (Budi Gunawan) sudah mengajukan proses praperadilan. Biarkanlah itu berjalan sesuai dengan proses hukum. ***
