Berita

joko widodo/net

Politik

Tokoh Agama Desak Jokowi Tegas

KAMIS, 05 FEBRUARI 2015 | 19:25 WIB | LAPORAN:

Tokoh lintas agama mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil sikap guna menuntaskan kisruh Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kami mengetuk nurani Presiden untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah yang tegas, cepat dan tepat. Untuk mengakhiri dan menyelesaikan perselisihan dan kemelut antara KPK dengan Polri sesuai konstitusi," kata Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj dalam jumpa pers bersama tokoh lintas agama di kantornya, Jalan Kramat Raya, Jakarta (Kamis, 5/2).

Dia menjelaskan, Presiden Jokowi tidak perlu ragu mengambil keputusan tegas untuk menyelesaikan kisruh Polri dengan KPK. Dengan syarat, sikap tegas yang diambil berangkat dari ketulusan hati nurani bukan untuk kepentingan tertentu.


"Menyerukan Presiden untuk mengangkat kepemimpinan Polri dengan mengutamakan kredibilitas, integritas, dan kapabilitas," beber Kiai Said.

Selain itu, para tokoh lintas agama juga mendukung institusi KPK maupun Polri untuk menjalankan tugasnya menegakan hukum dalam kerangka pemberantasan korupsi di Indonesia, dan meningkatkan akuntabilitas masing-masing.

"Mendorong semua pihak agar menghentikan kriminalisasi, dan tidak menjadikan KPK dan Polri sebagai alat kepentingan politik individu dan kelompok," demikian Kiai Said.

Selain Kiai Said, tokoh lintas agama yang menandatangani pernyataan seruan moral untuk Presiden Jokowi antara lain intelektual dan tokoh agama Shikh HS Dillon, perwakilan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Ignatius Harianto, dan Direktur Indonesian Conference and Religion for Peace (ICRP) Ulil Abshar Abdallah.

Serta perwakilan-perwakilan dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Majelis Budhayana Indonesia, perwakilan Syiah, Komunitas Shikh Tangerang Selatan, perwakilan agama Tao, Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Persatuan Warga Kerohanian Sapta Dharma (Persada), perwakilan Ahmadiyah, dan Komnas HAM. [rus]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya