Natalius Pigai: Tujuan Kami Menangani Kasus Ini Agar Hubungan KPK-Polri Harmonis

KAMIS, 05 FEBRUARI 2015 | 08:52 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai, ada pelanggaran hukum saat penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Yakni, tidak didahului surat panggilan.

Kesimpulan awal Komnas HAM itu disampaikan komisioner Komnas HAM yang memimpin penyelidikan, Nur Kholis dalam jumpa persnya, di Jakarta kemarin.

Kasus ini pun dianggap Komnas HAMdapat mengancam kebebasan hak sipil, termasuk kebebasan profesi advokat.

Komnas HAM menangani kasus ini, menurut komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, selain mencari tahu apa ada pelanggaran HAM saat penangÂkapan Bambang Widjojanto, tapi juga ingin terciptanya hubungan harmonis antara KPK dan Polri yang saat ini terjadi polemik.

"Sekarang kan ada hubungan tidak harmonis antara Polri dengan KPK. Makanya kami mau kedua instansi itu harmoÂnis kembali," papar Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, Selasa (3/2).

Inilah kutipan lengkap wawanÂcara dengan Natalius Pigai;

Selain menelurusi pelanggaÂran HAM, Komnas HAM juga ingin memediasi hubungan kedua instansi itu?
Komnas HAM bersedia meÂmediasi bagaimana menciptakan keharmonisan kedua institusi tersebut. Kemudian menginginkÂan proses hukumnya inparsial, obyektif, transparan, sehingga tercipta penegak hukum sesuai yang diharapkan.

Apa saja yang akan dilakuÂkan Komnas HAM dalam konflik KPK-Polri ini?
Ini kan menyangkut aspek maÂterial dan formil. Masih dalam penyelidikan. Tapi intinya meÂmang Pak Bambang Widjojanto menyampaikan terkait dengan penahanannya dan penetapan tersangka oleh kepolisian.

Apa yang Anda tangkap daÂlam kasus Bambang Widjojanto?
Ada tiga hal. Pertama, masalah proses hukum mengenai pemilukada kota Waringin Barat yang diduga oleh keÂpolisian melakukan pengaraÂhan kesaksian palsu di sidang Mahkamah Konstitusi.

Kedua, proses penahanannya. Ketiga, situasi kriminalisasi ketidaknyamanan yang dirasakan pimpinan KPK secara keseluÂruhan.

Apa yang Komnas HAM gali dari situ?
Dari aspek-aspek itulah yang kita gali lebih dalam, baik dari Bambang, pimpinan KPK lainnya, dan kami kroscek ke pimpinan keÂpolisian dan para penyidik. Kami sudah melakukan pertemuan denÂgan Wakapolri. Beliau berbicara lebih banyak mengenai bagaimaÂna mendaptkan penjelasan positif atas perspektif kepolisian.

Kami juga sudah menerima Kabareskrim. Kami minta ketÂerangann yang terkait tugas dan fungsi yang dia jalankan. Secara teknis mendapatkan informasi mengenai penangkapan.

Apa tanggapan pimpinan Polri itu?
Wakapolri juga ingin menyeÂlesaikan polemik ini. Sebetulnya secara institusioanl mereka salÂing menghormati. Kepolisian menghormati KPK.

Komnas HAM juga menemui pimpinan KPK lainnnya, apa yang dibicarakan?
Ingin mendapatkan masukan mengenai ketidakharmonisan kedua institusi itu. Sebab, ini mengganggu suasana iklim kerja.

Tanggapan pimpinan KPK, bagaimana?
Sama. Mereka juga pada prinsip menginginkan kedamaian, keÂharmonisan. Kedua institusi bisa bekerja dengan baik sesuai dengan fungsi dan tugas mereka. ***

Berita

Wawancara

WAWANCARA

Natalius Pigai: Tujuan Kami Menangani Kasus Ini Agar Hubungan KPK-Polri Harmonis

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Forum IPEM 2026 Momentum Penting Perkuat Diplomasi Energi

Polres Metro Tangerang Kota Ungkap 14 Kasus Curas Sepanjang Ramadan

Negara Bisa Menjadi Totaliter Lewat Teror dan Teknologi

Pengungkapan Pelaku Teror Air Keras Bukti Ketegasan Prabowo

YLBHI: Ada Pola Teror Berulang terhadap Aktivis hingga Jurnalis

Observatorium Bosscha: Hilal 1 Syawal Tipis di Ufuk Barat

TNI-Polri Harus Kompak Bongkar Teror Air Keras Aktivis KontraS

Umat Hindu Semarang Gelar Tawur Agung Kesanga Sambut Nyepi Saka 1948

YLBHI Minta Kasus Air Keras Andrie KontraS Disidang di Peradilan Umum

Kinerja Cepat Polri Ungkap Kasus Penyiraman Air Keras Tuai Apresiasi