Pemerintahan Jokowi-JK Harus Hentikan Black Market Impor Pangan

. Ada beberapa pilar kemandirian pangan. Misalnya faktor ketersediaan yang terkait dengan produk; masalah distribusi antar satu daerah dengan daerah lain; serta keterjangkauan daya beli masyarakat.
 
Dari ketiga pilar itu, kata pakar pertanian Universitas Hasanudin Makassar, Muslim Salam, pemerintahan Presiden Jokowi terlihat memiliki tekad kemandirian pangan. Pemerintah misalnya yang tidak saja concern dengan perbaikan infrastruktur pertanian seperti irigasi, tetapi juga mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk mewujudkan kemandirian pangan itu.
 
"Dalam pandangan saya, sejak jatuhnya Orde Baru itu perbaikan irigasi tidak kontinyu dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, lahan pertanian juga menyempit akibat konversi, dan tidak ada varietas-varietas baru yang dikembangkan untuk diproduksi secara massal," kata Muslim dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 5/2).
 

 
Sementara pemerintahan Presiden Jokowi, lanjut Muslim, secara gencar menunjukkan keberpihakan kepada sektor pertanian, dengan melakukan upaya mewujudkan kemandirian pangan.

Namun diakui oleh doktor pertanian dari sebuah universitas di Jepang itu, jika dikaitkan dengan kesiapan menghadapi era Pasar Bebas ASEAN terkait dengan pelaksanaan MEA 2015, apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini belum cukup. Sebab, di ASEAN ini Indonesia memiliki dua pesaing kuat di sektor pertanian, yaitu Thailand dan Vietnam.
 
Menurut Muslim, dalam dua atau tiga tahun mendatang mungkin produk beras Indonesia bisa swasembada. Namun di sisi lain, produk beras masih akan kalah bersaing baik dari sisi kualitas maupun harga dengan dua negara tetangga itu.

Muslim pun mendorong pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk pangan melalui subsidi, dengan jalan membeli hasil panen petani dengan harga lebih mahal, sehingga petani terdorong mau bertanam padi dengan kualitas yang baik.

Muslim mengingatkan, menahan laju impor beras tidak mungkin dilakukan dengan regulasi. Hal itu pun tidak akan efektif karena akan melanggar prisip perdagagan bebas. Proteksi melalui tariff barrier juga tidak akan bisa dilaksanakan karena Indonesia tentu akan diimpor oleh negara lain.

"Yang bisa dilakukan adalah benahi, jangan ada black market-black market, karena kalau impor legal produk kita masih bisa bersaing dari sisi harga," demikian Muslim. [ysa]