KPK-Polri Presiden Jokowi dinilai tidak tegas menyelesaikan konflik KPK versus Polri, sehingga publik merasa kecewa. Rakyat menunggu ketegasan sikap Jokowi.
"Rakyat kecewa dengan pemimpin yang lamban dalam meÂnyelesaikan masalah, termasuk masalah KPK-Polri," kata Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Bali, Tantowi Yahya, di Jakarta, Senin (2/2).
Dengan kejadian ini, Tantowi teringat pada kepemimpinan SBYyang sering sangat hati-hati dan takut melanggar undang-undang dalam memutuskan sesuatu.
"Sejarah berulang kembali, kiÂta memiliki lagi Presiden peragu. Presiden tidak tegas dalam meÂnyelesaikan permasalahan KPK-Polri. Jokowi takut dengan orang-orang yang menjadikanÂnya presiden," tudingnya.
Inilah wawancara lengkap dengan Tantowi Yahya:
Kenapa Anda bilang sejarah berulang kembali? Pada saat zaman SBY, Ketua Umum Partai Demokrat itu sanÂgat hati-hati dan terkesan takut melanggar undang-undang untuk memutuskan sesuatu. Presiden Jokowi juga menjadi seorang yang peragu meski mendapat dukungan publik yang sangat tinggi.
Masyarakat tentu kecewa denÂgan Jokowi yang terkesan tidak tegas dalam menyelesaikan perÂmasalahan KPK-Polri. Harapan masyarakat pada Jokowi tentu akan menurun.
Bukankah pemerintahan Jokowi ada prestasinya? Kenapa Anda bilang menurun?Ya, saya melihat ada dua caÂpaian besar. Pertama, mengenai pelanggaran kapal-kapal asing yang mencuri ikan di wilayah kita. Itu menurut kami pemerinÂtah sudah tegas. Dan itu sudah memberikan efek gertak yang cukup lumayan.
Kedua, penegakan hukuman terhadap para pengedar narkoba dengan mengeksekusi hukuÂman mati. Pemerintahan Jokowi sudah menunjukkan taringnya. Ini memberikan efek getar bagi siapa saja yang coba-coba mengedarkan narkoba ke wilyah Indonesia. Dalam perspektif itu, kita bersyuÂkur pemerintah sudah melakukan tugas sebaik-baiknya.
Kalau di sektor pemberanÂtasan korupsi?Sebenarnya komitmen dari pemerintahan Jokowi terkait pemberantasan korupsi itu kan sudah terlihat bagus. Tapi saat penetapan Budi Gunawan seÂbagai calon Kapolri, ini sedikit mengganggu komitmen dari pemerintah dalam pemberanÂtasan korupsi. Walaupun itu hak prerogatif Presiden, tapi teori-teori mengatakan, bagaimana bisa polisi itu atau aparat hukum itu membersihkan apalagi sapuÂnya sendiri kotor. Ini menjadi catatan di balik komitmen besar pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi.
Apa yang perlu menjadi perhatian pemerintah?Masih banyak hal lain yang patut menjadi perhatian pemerÂintah. Misalnya konflik partai. Itu juga harus diselesaikan. Walaupun pemerintah mengatakan bahwa itu urusan internal partai politik. Tapi rasanya pemerinÂtah juga harus ikut serta dalam penyelesaian masalah internal partai politik itu.
Soal lain, bagaimana persoÂalan hukum Partai Golkar?Kita bersyukur para hakim tetap memerhatikan data-data, kesaksian-kesaksian daripada hal-hal yang berbau politik.
Dengan demikian kami sanÂgat optimis dalam menyongÂsong langkah ke depan. Apapun hasil putusan dari pengadilan, itu hanya sekadar upaya kami dalam mendapatkan kepastian hukum.
Tapi tetap kami utamakan proses islah. Artinya, tidak boleh terjadi perpecahan pasca putusan dari pengadilan.
Apa kubu Ical akan merangÂkul kubu Agung Laksono?Kader partai yang selama ini terbelah antara ikut Munas Bali dan Munas Ancol setelah putusan pengadilan ini harus bersama-sama. Dengan demikian, partai ini menjadi besar. Kemudian memeÂnangkan agenda-agenda politik ke depan. Mulai dari pilkada, pileg dan pilpres. ***
