. Wacana membentuk partai untuk Joko Widodo semakin membuktikan adanya proyek besar memisahkan Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan.
Menurut Pelaksana Tugas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, terlalu dini berbicara tentang parpol baru untuk Pilpres 2019. PDIP tetap menjadi kekuatan penopang pemerintahan Jokowi-JK.
"Mereka yang mengkritik bahwa PDIP menekan Jokowi merupakan tuduhan yang tidak mendasar. Dikasih empat kursi menteri pun kami tidak melakukan protes," kata Hasto dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 3/2).
"Pak Jokowi sedang fokus mengurus pemerintahan. Tak memikirkan membentuk atau mendorong lahirnya partai baru. Wacana partai Pro Jokowi hanya mau memperkeruh suasana seolah-seolah PDIP mendikte Jokowi," tegas Hasto.
Dia memaparkan bahwa figur Jokowi, Ganjar Pranowo bersama sejumlah figur lainnya muncul sebagai salah satu bentuk keberhasilan kaderisasi PDI Perjuangan melalui pilkada. Uniknya, Jokowi jadi figur yang berlanjut ke pilpres.
Hasto menambahkan, PDI Perjuangan lah yang mengusung Jokowi di Pilpres 2014 sehingga selayaknya menjadi partai yang mendukung seluruh kebijakan pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Trisakti Bung Karno.
"Kader PDIP diakar rumput tak perlu gelisah atas wacana ini. PDIP sangat meyakini Jokowi adalah kader PDIP yang tak sedetikpun memikirkan wacana membentuk partai baru. Jokowi tidak akan goyah dengan adanya kelompok yang menghembuskan Jokowi butuh partai," paparnya.
Hasto mengatakan, Jokowi adalah kader PDI Perjuangan yang menjadi pemimpin nasional yang otomatis milik seluruh bangsa Indonesia. Sehingga PDI Perjuangan juga tidak mengkwatirkan bilamana Jokowi melakukan dialog dengan tokoh-tokoh partai lain, termasuk yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Sudah sepantasnya, Presiden Jokowi dalam kapasitas sebagai pemimpin nasional melakukannya.
"Namun, menghembuskan isu atau wacana Jokowi tidak merasa betah karena didikte PDIP adalah hal yang serampangan dan mengada-ada," demikian kata Hasto.
[ysa]
