Berita

Humphrey Djemat

Wawancara

WAWANCARA

Humphrey Djemat: Mbah Moen Menjadi Penggugat Intervensi Karena Ingin Selamatkan PPP dari Kehancuran

SELASA, 03 FEBRUARI 2015 | 09:55 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima Ketua Majelis Syariah PPPKH Maimoen Zubair (Mbah Moen) sebagai penggugat intervensi dalam perkara partai berlambang Kabah itu.
 
Yang menarik, kenapa Mbah Moen mengajukan gugatan intervensi di saat perkara inter­nal PPP antara pimpinan Romahurmuziy (hasil Muktamar Surabaya) dan Djan Faridz (hasil Muktamar Jakarta) sudah sidang beberapa kali.

Kemudian kenapa pula Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saat sidang perkara PPP, Jumat (30/1), menerima Mbah Moen sebagai penggugat intervensi.


Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat mengatakan, sah-sah saja Mbah Moen mengajukan gugatan in­tervensi pada perkara ini.

"Mbah Moen kan punya ke­pentingan juga dalam kemaslaha­tan umat PPP," tegas Humphrey Djemat kepada Rakyat Merdeka, Jumat (30/1).

Berikut wawancara seleng­kapnya dengan pengacara PPP pimpinan Djan Faridz itu;

Apa lazim gugatan intervensi dilakukan di saat perkara sudah sidang berkali-kali?
Itu boleh saja. Berdasarkan ketentuan hukum Reglement op de Rechtvordering atau RV pada pasal 279 menyebutkan, barang siapa yang mempu­nyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri.

Apa kubu Djan Faridz merasa keberatan?
Pada prinsipnya kami tidak keberatan. Kami yakin apa yang dilakukan Mbah Moen merupakan perjuangan beliau untuk kebaikan PPP.

Apa inti gugatan intervensi Mbah Moen?
Inti dalam gugatannya itu mengutarkan bahwa Muktamar VIII di Jakarta adalah Muktamar yang sah dan yang harusdiakui, dan meminta agar majelis hakim menyatakan Muktamar ke VIII di Jakarta yang diselenggarakan pada 30 Oktober -2November 2014 ada­lah Muktamar yang sah.

Kemudian Meminta susu­nan kepengurusan PPP hasil Muktamar di Jakarta seba­gaimana dalam akta notaris merupakan kepengurusan yang sah.

Hanya itu intinya?
Mbah Moen kemudian mem­inta agar Muktamar VIII yang diselenggarakan di Surabaya pada 15-18 Oktober 2014 tidak sah dan batal dengan hukum dengan segala akibat hukumnya. Dan meminta agar kepengurusan hasil Muktamar di Surabaya tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

Apa yang Anda tangkap dari gugatan itu?
Dengan adanya gugatan in­tervensi yang diajukan Mbah Moen itu dapat kita lihat adanya kepedulian tinggi dari sosok to­koh yang paling disegani, baik di PPP maupun di luar PPP.

Bisa kita lihat juga bahwa Mbah Moen masuk menjadi penggugat intervensi karena ingin menyelamatkan PPP dari perpecahan dan kehancuran.

Beliau juga ingin menyampai­kan pesan bahwa Muktamar ke VIII di Jakarta adalah Muktamar yang sah dan telah sesuai dengan AD/RT.

Apa itu saja pesan yang Anda tangkap?
Saya kira seperti yang saya sebutkan tadi. Makanya ada baiknya para kader dan pengurus PPP di seluruh Indonesia untuk mengetahui pesan Mbah Moen ini yang tersirat dalam gugatan intervensinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Agar semua memahami per­mintaan Mbah Moen bahwa PPP harus bersatu dan hanya Muktamar VIII yang diseleng­garakan di Jakarta lah yang sah. Sebaiknya semua pihak dan pengurus PPP hormat, tunduk dan patuh, dengan apa yang dinyatakan oleh Mbah Moen. ***

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Hotel Bumi Wiyata Komitmen Penuhi Hak 104 Pekerja Sesuai Ketentuan

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:31

Sinopsis Reawakened Man, Kisah Pemuda yang Hidup Kembali Setiap 3 Hari

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:23

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus ATR/BPN ke Muktamar NU

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Komisi II Didorong Bentuk Pansus untuk Tindaklanjuti Putusan MK Terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:19

Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina, Ini Daftar Trofi dan Prestasinya

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:10

Kemenkop Buka Suara soal Mekanisme Pembayaran Gaji ASN Lewat Koperasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:02

8 Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat hingga Akhir 2026, Ada BSU hingga Beras 30 Kg

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:48

Mantan Kacab Jasindo Dipanggil KPK di Kasus Pencairan Komisi Fiktif PT Pelni

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:46

Deretan Pengusaha Rokok Kembali Diperiksa KPK di Kasus Bea Cukai

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:35

Selengkapnya