PKS: Presiden Sendiri yang Harus Selesaikan Masalah Polri-KPK

. Persoalan antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memasuki ranah pemerinah.

"Presiden yang mesti mengambil sikap dan memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut," kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini, terkait dengan hasil rapat kerja Fraksi PKS, dalam keterangan beberapa saat lalu (Sabtu, 31/1).

Dalam rapat ini, lanjut Jazuli, Fraksi PKS juga menyampaikan sejumlah catatan terkait dengan RUU Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahn (APBN) 2015. Terkait postur APBNP 2015, Fraksi PKS mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas yang ditandai dengan misalnya terbukanya 250 ribu lapangan kerja per 1 persen  pertumbuhan dan penurunan angka kemiskinan ke angka 10,3 persen.

Sementara terkait dengan penggunaan ruang fiskal, lanjut Jazuli, Fraksi PKS mengupayakan agar porsi Penyertaan Modal Nasional (PMN) pada BUMN lebih besar dari Rp 49 triliun agar ada alokasi anggaran untuk penambahan Dana Desa, pembangunan irigasi, pembangunan jalan desa. [ysa]