Prabowo Dianggap Kunci Memuluskan Niat Jokowi di DPR

Terlalu dini jika ada yang memprediksi bahwa Koalisi Merah Putih (KMP) akan menjadi pendukung pemerintah. Apalagi sampai beranggapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meninggalkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk berpindah ke KMP.

"Analisis politik yang semacam itu saya kira terlalu dangkal," tegas Direktur Eksekutif Sinergi untuk Masyarakat Demokrasi, Said Salahuddin dalam pernyataannya, Jumat (30/1).

Ia berpendapat, justru pertemuan Jokowi dengan Prabowo Subianto kemarin (Kamis, 29/1) itu hanyalah pertemuan untuk kepentingan politik jangka pendek yang berbasis pada satu isu saja. Bukan pertemuan untuk membangun kerja sama politik yang bersifat permanen tapi fokus soal status Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri terpilih.

"Jadi Jokowi ini sebetulnya ingin mengikuti masukan dari tim independen yang merekomendasikan agar presiden tidak melantik atau melantik tetapi kemudian memberhentikan BG sebagai Kapolri," jelasnya.

Hanya saja, Jokowi paham bahwa apapun pilihan yang akan diambilnya pasti bersentuhan dengan DPR. Sebab, UU Kepolisian menentukan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri harus dengan persetujuan DPR.

"Nah, Jokowi sadar betul bahwa dia akan sulit untuk mendapatkan dukungan dari KIH di DPR, sebab PDIP yang menjadi motor dari koalisi itu justru menjadi pihak yang paling ngotot menjadikan BG sebagai Kapolri," ujarnya lagi.

Jokowi lantas mencari solusi alternatif dengan mengharapkan dukungan dari KMP yang notabene koalisi mayoritas di DPR. Makanya terjadi pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo yang menjadi salah satu tokoh penting di KMP kemarin.

"Dari pertemuan tersebut tampaknya presiden mendapatkan komitmen dari KMP yang bersedia mengamankan sikap Presiden untuk membatalkan pelantikan ataupun memberhentikan BG sebagai Kapolri setelah lebih dahulu dilantik," tengarai Said.

Said menandaskan, jika KMP firm mengamankan sikap presiden di DPR nantinya, maka Jokowi tentu akan lebih mudah mengambil sikap terkait pembatalan pelantikan atau pemberhentian BG sebagai Kapolri.[wid]