Jaksa Agung HM Prasetyo berpendapat, penegakan hukum di Indonesia tidak bisa maksimal tanpa sokongan KPK dan Polri.
"Saya berharap semuanya bisa normal kembali. Sebab, Kejaksaan nggak bisa bekerja sendirian," ujar Jaksa Agung HM Prasetyo.
Untuk perkara pidana umum misalnya, lanjut Prasetyo, tentu berawal dari penyidik Polri. Sementara KPK harus bersaÂma-sama untuk memberantas korupsi.
"Untuk itu, kedua lembaga ini (KPK-Polri) harus diselamatÂkan," kata Prasetyo.
Inilah wawancara lengkap Prasetyo dengan
Rakyat Merdeka di Jakarta, Rabu (28/1)
Apa pandangan Anda terkait perseteruan KPK-Polri?Saya prihatin. Negara ini masih sangat memerlukan kedua lembaga itu dalam penegakan hukum. Tidak ada satu pihak pun dibenarkan mengganggu mereka. Kalau semuanya sehat, baik, normal, tentu kerja-kerja itu akan maksimal. Kalau ada masalah-masalah, tentu akan sedikit mengganggu.
Bagaimana jika ada campur tangan kepentingan politik dalam lembaga hukum?Saya tidak punya kewenangan untuk mengomentari itu. Selaku penegak hukum, saya melihatÂnya dari kacamata hukum saja.
Apa usulan Anda agar konfÂlik ini tidak terulang?Saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga langkah, integritas, objektivitas, proporsionalitas, rasanya akan terhindar dari berbagai macam kemungkinan konflik. Kita harus mengutamakan kepentingan bangsa.
Soal lain, apa ada keterliÂbatan jaksa atas kaburnya pemilik rekening gendut Aiptu Labora Sitorus dari Lapas Sorong?Tidak ada keterlibatan oknum jaksa.
Bagaimana Anda bisa meÂmastikan seperti itu?Yang kita dengar dia (Labora Sitorus) kan izin berobat. Yang izinkan siapa? Sekarang logika saja, kalau sudah diputus, tugas jaksa selesai. Nah bagaimana mungkin ada keterlibatan jakÂsa. Itu sepenuhnya di bawah pengawasan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan).
Artinya ada dugaan pihak Lapas yang bermain?Nggak tahu, ditelusuri saja. Saya nggak boleh ngomong begitu kan.
Terkait putusan Pengadilan Negeri Cibinong tidak menÂghukum mati dua gembong narkoba, pandangan Anda?Kami akan banding karena hukumannya tidak sesuai denÂgan tuntutan. Kejaksaan sudah komit untuk menyatakan perang terhadap narkoba.
Dengan hukuman mati, apa tidak mempertimbangkan hubungan bilateral dengan negara lain? Kita jangan berkutat pada hukuman mati. Tapi kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia sedang menghadapi darurat narkoba. Makanya diperluÂkan sikap keras dan tegas bagi para pelaku jaringan pengedar narkoba.
Kita bukan melawan negaÂranya. Tapi melawan kejahatan serius. Indonesia harus diselaÂmatkan dari ancaman narkotika. Untuk diketahui, Indonesia adaÂlah pasar ketiga terbesar di dunia setelah Meksiko dan Kolombia. Makanya kita sedang menghÂadapi darurat narkoba. ***
