Berita

Fadli Zon

Wawancara

WAWANCARA

Fadli Zon: Diacungi Jempol, Jokowi-JK Berani Eksekusi Mati Gembong Narkoba

KAMIS, 29 JANUARI 2015 | 09:41 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Presiden Jokowi diminta lebih teliti menyeleksi calon pejabat pemerintahan. Jangan sampai terulang kekisru­han seperti penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.

"Jokowi ke depan perlu melihat background orang yang diajukan tim dan sebagainya. Mungkin beliau lebih banyak di Solo, di Ibukota belum terlalu lama, belum tentu tahu latar belakang orang juga," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menambahkan, 100 hari pemerintahan Jokowi dalam penegakan hukum, belum ada prestasi. Yang ada justru kekisru­han antara KPKdan Polri.


"Yang bisa diacungkan jempol itu narkoba (eksekusi mati), itu bagus. Lalu usaha melindungi kedaulatan laut," ujarnya.

Berikut kutipan selengkap­nya:

Di bidang lain bagaimana?
Selama 100 hari pemerintahan Jokowi-JK, rakyat semakin sengsara. Presiden RIketujuh tersebut sukses membuat ke­hidupan masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, semakin sengsara.

Kenapa Anda mengatakan begitu?
Saya melihat 100 hari Pemerintahan Jokowi-JK, banyak gebrakan ya. Tapi pada dasarnya banyak kebijakan yang justru menyengsarakan rakyat.

Apa saja kebijakan yang menyengsarakan rakyat itu?
Misalnya di awal pemerintah­annya menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersusidi, gas elpiji 12 Kg, Tarif Dasar Listrik (TDL), hingga sembi­lan bahan pokok (sembako). Artinya, 100 hari Jokowi-JKini berhasil menyengsarakan rakyat.

Bukankah ada juga presta­sinya?
Saya acungkan jempol karena berani mengeksekusi para terpidana mati kasus narkoba, itu bagus. Diplomasi kita den­gan luar negeri tidak akan ada masalah. Negara yang warganya dieksekusi mati juga harus me­maklumi hukum Indonesia. Saya kira gembong narkoba sudah keterlaluan.

Apa lagi kebijakan Jokowi yang Anda nilai baik?
Usaha pemerintahan Jokowi-JKuntuk melindungi kedaulatan laut Indonesia. Saya juga berikan acungan jempol pada kebijakan tersebut.

Apa saran Anda ke depan?
Saya mengingatkan agar Jokowi dan para pembantunya tidak terlalu banyak memberikan janji kepada masyarakat. Apalagi jika janji yang diberikan cukup sulit direalisasikan.

Menurut saya, Jokowi seharusnya mulai mengatur ritme untuk mewujudkan setiap janjinya itu. Janjinya banyak ya, seperti membuat 50.000 Puskesmas, pelabuhan, dan lain-lain.  *** 

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Hotel Bumi Wiyata Komitmen Penuhi Hak 104 Pekerja Sesuai Ketentuan

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:31

Sinopsis Reawakened Man, Kisah Pemuda yang Hidup Kembali Setiap 3 Hari

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:23

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus ATR/BPN ke Muktamar NU

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Komisi II Didorong Bentuk Pansus untuk Tindaklanjuti Putusan MK Terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:19

Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina, Ini Daftar Trofi dan Prestasinya

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:10

Kemenkop Buka Suara soal Mekanisme Pembayaran Gaji ASN Lewat Koperasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:02

8 Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat hingga Akhir 2026, Ada BSU hingga Beras 30 Kg

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:48

Mantan Kacab Jasindo Dipanggil KPK di Kasus Pencairan Komisi Fiktif PT Pelni

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:46

Deretan Pengusaha Rokok Kembali Diperiksa KPK di Kasus Bea Cukai

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:35

Selengkapnya