Kisruh antara Polri dan KPK ditenggarai oleh kelompok PSSI.
Namun PSSI yang dimaksudnya bukanlah Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia, tapi Partai Sok Sosialis Indonesia yang merupakan plesetan dari Partai Sosialis Indonesia.
"Ribut-ribut antara KPK Vs Polisi ini kan karena ulah anggota kelompok Partai Sok Sosialis Indonesia. Kalau disebut partai sosialis masih lebih baik, tapi ini mereka hanya sok sosialis. Mereka-mereka inilah yang memanfaatkan KPK dan menjadikannya sebagai rumah mereka. Mereka menjadikan KPK sebagai rumah oposisi baru," ujar Effendy Simbolon kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/1).
PSI sendiri dalam jaman kemerdekaan merupakan fusi dua partai yaitu Partai Sosialis yang menganut paham Marxis beraliran Sosialisme, yang diketuai oleh Amir Sjarifuddin dan Partai Rakyat Sosialis (PARAS) yang didirikan oleh Sutan Sjahrir.
Namun pada perkembangannya partai-partai ini tidak terlalu kuat. Kekuatan PSI saat ini justru pada kader-kadernya yang menjadi tokoh dan selalu berada dalam kekuasaan siapapun yang memerintah.PDI Perjuangan pun, menurutnya, ikut terseret akibat ulah mereka.
"Kelompok sempalan ini meski tidak terlihat tapi selalu terasa menjadi oposisi kalau keinginannya tidak dikabulkan," tambah politisi PDI Perjuangan yang terkenal vokal ini lagi.
Effendy menambahkan, kelompok itu selalu bisa mendapatkan akses termasuk ke dalam internal KPK. Dia pun mengkritik KPK yang hanya mau membuka informasi kepada kelompok ini saja.
"Kalau mau
fair, buka juga
dong akses bagi kelompok lain. KPK tidak boleh diklaim hanya milik kelompok tertentu," ujarnya.
Dia mengakui, baik Polri maupun KPK memilik sejumlah kelemahan. Sehingga, wajar bila ada koreksi terhadap kedua lembaga tersebut. Namun angan diputarbalikkan seolah-olah yang dilakukan PDIP adalah untuk melindungi seseorang.
Effendi menegaskan kalau partainya juga berhak mengkritik oknum KPK bila memang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan jabatannya.
Sebaliknya, kata dia, jangan ada komisioner maupun polisi yang berlindung kepada lembaga jika memang melakukan kesalahan. Dalam kesempatan itu, Efendi kembali mengingatkan agar Jokowi tetap waspada dan tidak salah langkah.
"Sebab, saat ini Jokowi adalah presiden yang memimpin seluruh rakyat Indonesia. Jadi, jangan main-main karena Indonesia adalah republik. Saya justru mengingatkan, sebelum Jokowi dihajar oleh lawan politiknya," tandas dia.
Sebagai pendukungnya, wajar bagi Efendi untuk mengingatkan. Sebab, lawan politik memiliki peluang yang sangat besar untuk menjatuhkan Jokowi.
"Dan Jokowi jangan terlena seolah-olah bisa berkuasa selama lima tahun penuh. Siapa bisa menjamin? Ingat, apa yang terjadi pada Gus Dur (presiden RI ke 4, KH Abdurrahman Wahid)," ucapnya.
Padahal, Gus Dur menurutnya jauh baik daripada Jokowi, namun akhirnya jatuh. Meski demikian dia mengaku tidak ingin Jokowi dijatuhkan, apalagi sendirian.
"Ini politik dan jangan sampai terlena. Apalagi sampai 'dimakan' oleh lawan politik akibat celah yang dibuatnya sendiri. Mana mungkin ada kelompok tertentu yang rela menunggu sampai lima tahun," ungkapnya.
[wid]
