Berita

Erry Riyana Hardjapamekas

Wawancara

WAWANCARA

Erry Riyana Hardjapamekas: Kasus Cicak Vs Buaya Tak Akan Terulang Kalau Presiden Bertindak Cepat...

RABU, 28 JANUARI 2015 | 10:10 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Bekas Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas menilai, di tengah banyaknya gempuran terhadap pimpinan KPK, justru akan membuat lembaga anti korupsi itu semakin kuat.

"Saya sangat tidak paham apa yang menjadi dasar pemikiran mereka. Tapi dengan seperti ini, KPK akan jadi semakin kuat," tegas Erry Riyana Hardjapamekas.

Seperti diketahui, semua pimpinan KPK dilaporkan ke Mabes Polri. Setelah Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja, Ketua KPK Abraham Samad juga dilaporkan ke Bareskrim Polri. Samad dilaporkan terkait dugaan pertemuannya dengan sejumlah petinggi par­tai politik pada Pilpres 2014. Termasuk tawaran bantuan pen­anganan kasus politikus PDIP Emir Moeis yang tersandung perkara korupsi.


Zulkarnaen juga akan dilaporkan ke Mabes Polri terkait dugaan korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Jawa Timur Tahun 2008.

Erry Riyana Hardjapamekas yang menjadi anggota Tim Independen Negarawan untuk menyelesaikan konflik KPK Versus Polri, menyesalkan ada pihak-pihak menguji ketahanan KPK dengan cara yang dini­lainya tidak beradab.

Berikut kutipan lengkapnya;

Bagaimana tanggapan Anda soal kemelut Polri dan KPK ini?
Saya kira ini harus segera diselesaikan. Saya pikir Presiden turun tangan secara cepat agar tidak berlarut-larut. Mudah-mudahan dengan komunikasi yang baik masalahnya bisa di selesaikan segera.

Bagaimana Anda melihat fenomena seperti ini?
Saya pikir ini dinamika saja, pada akhirnya akan kembali ke kesamaan bahasa bahwa dalam pemberantasan korupsi memang memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik.

Banyak masyarakat yang simpati kepada KPK, tang­gapan Anda?
Ya karena partisipasi publik dalam pemberantasan koru­psi selama ini terbina dengan baik, dan KPK menunjukkan keterbukaan, sehingga publik merasa KPK menjadi bagian dari pemeberantasan korupsi. Trust masyarakat yang terban­gun selama ini seperti berpihak pada KPK.

Komentar Anda menge­nai penangkapan Bambang Widjojanto?
Saya kira itu tindakan kurang beradab. Oknum Polri yang melakukannya saya pikir harus diperiksa ya. Kan ada tata cara- nya, ada protokolnya. Gimana caranya menangkap dan ke­napa harus ditangkap seperti itu. Dipanggil baik-baik juga BW tidak akan mengingkari panggilan.

Kami tidak protes dia diper­salahkan atas kasus lama. Tapi jangan dibeginiin, jangan dipabrikasi dan direkayasa. Kepolisian sendiri menjadi in­stitusi, milik kita semua.

Seharusnya mereka berpikir apa sih dampaknya, analisa risiko, assesment seperti itu untuk institusi sebesar Polri. Saya punya banyak kawan polisi yang tidak sependapat dengan mereka.

Apa yang Anda rasakan saat mengetahui kejadian itu?
Prihatin, tentu saya sangat pri­hatin. Karena hal seperti ini tidak boleh terjadi. Kalau misalnya tidak ada orang yang memang ingin melaksanakan visinya dengan berbagai cara. Dan ini harus lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Apa saran Anda kepada Presiden?
Saran saya supaya Presiden segera melakukan tindakan te­gas, merembukkan masalah ini dan menyamakan pemahaman sehingga selesai dengan baik.

Menurut Anda, apakah kasus cicak vs buaya akan terulang?
Nggak lah kalau Presiden bertindak cepat. ***

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya