Berita

Erry Riyana Hardjapamekas

Wawancara

WAWANCARA

Erry Riyana Hardjapamekas: Kasus Cicak Vs Buaya Tak Akan Terulang Kalau Presiden Bertindak Cepat...

RABU, 28 JANUARI 2015 | 10:10 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Bekas Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas menilai, di tengah banyaknya gempuran terhadap pimpinan KPK, justru akan membuat lembaga anti korupsi itu semakin kuat.

"Saya sangat tidak paham apa yang menjadi dasar pemikiran mereka. Tapi dengan seperti ini, KPK akan jadi semakin kuat," tegas Erry Riyana Hardjapamekas.

Seperti diketahui, semua pimpinan KPK dilaporkan ke Mabes Polri. Setelah Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja, Ketua KPK Abraham Samad juga dilaporkan ke Bareskrim Polri. Samad dilaporkan terkait dugaan pertemuannya dengan sejumlah petinggi par­tai politik pada Pilpres 2014. Termasuk tawaran bantuan pen­anganan kasus politikus PDIP Emir Moeis yang tersandung perkara korupsi.


Zulkarnaen juga akan dilaporkan ke Mabes Polri terkait dugaan korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Jawa Timur Tahun 2008.

Erry Riyana Hardjapamekas yang menjadi anggota Tim Independen Negarawan untuk menyelesaikan konflik KPK Versus Polri, menyesalkan ada pihak-pihak menguji ketahanan KPK dengan cara yang dini­lainya tidak beradab.

Berikut kutipan lengkapnya;

Bagaimana tanggapan Anda soal kemelut Polri dan KPK ini?
Saya kira ini harus segera diselesaikan. Saya pikir Presiden turun tangan secara cepat agar tidak berlarut-larut. Mudah-mudahan dengan komunikasi yang baik masalahnya bisa di selesaikan segera.

Bagaimana Anda melihat fenomena seperti ini?
Saya pikir ini dinamika saja, pada akhirnya akan kembali ke kesamaan bahasa bahwa dalam pemberantasan korupsi memang memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik.

Banyak masyarakat yang simpati kepada KPK, tang­gapan Anda?
Ya karena partisipasi publik dalam pemberantasan koru­psi selama ini terbina dengan baik, dan KPK menunjukkan keterbukaan, sehingga publik merasa KPK menjadi bagian dari pemeberantasan korupsi. Trust masyarakat yang terban­gun selama ini seperti berpihak pada KPK.

Komentar Anda menge­nai penangkapan Bambang Widjojanto?
Saya kira itu tindakan kurang beradab. Oknum Polri yang melakukannya saya pikir harus diperiksa ya. Kan ada tata cara- nya, ada protokolnya. Gimana caranya menangkap dan ke­napa harus ditangkap seperti itu. Dipanggil baik-baik juga BW tidak akan mengingkari panggilan.

Kami tidak protes dia diper­salahkan atas kasus lama. Tapi jangan dibeginiin, jangan dipabrikasi dan direkayasa. Kepolisian sendiri menjadi in­stitusi, milik kita semua.

Seharusnya mereka berpikir apa sih dampaknya, analisa risiko, assesment seperti itu untuk institusi sebesar Polri. Saya punya banyak kawan polisi yang tidak sependapat dengan mereka.

Apa yang Anda rasakan saat mengetahui kejadian itu?
Prihatin, tentu saya sangat pri­hatin. Karena hal seperti ini tidak boleh terjadi. Kalau misalnya tidak ada orang yang memang ingin melaksanakan visinya dengan berbagai cara. Dan ini harus lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Apa saran Anda kepada Presiden?
Saran saya supaya Presiden segera melakukan tindakan te­gas, merembukkan masalah ini dan menyamakan pemahaman sehingga selesai dengan baik.

Menurut Anda, apakah kasus cicak vs buaya akan terulang?
Nggak lah kalau Presiden bertindak cepat. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya