Berita

Jimly Asshiddiqie

Wawancara

WAWANCARA

Jimly Asshiddiqie: Kita Ingin Tunjukkan Kepada Publik Kalau Tim ini Dibentuk Untuk Memperkuat KPK

RABU, 28 JANUARI 2015 | 10:17 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie meyakinkan publik bahwa KPKtidak akan dibubarkan meski semua pimpinannya dihabisi.

"Ekstrimnya begini, kalau tiba-tiba tiga orang meninggal bareng, masak harus menyalah­kan Tuhan. Apa KPK dibubar­kan kalau yang hidup tinggal satu orang. Tentu tidak kan. KPK tetap jalan," kata Jimly Asshiddiqie kepada Rakyat Merdeka memberikan perumpamaan.

Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengaku saat bertemu Presiden Jokowi, Minggu (25/1) malam, sudah disinggung agar KPK tetap jalan. Jimly beserta delapan tokoh lainnya, diminta Jokowi bergabung dalam Tim Independen Negarawan untuk menyelesaikan kemelut KPK Vs Polri.


"Kita ingin menunjukkan kepada publik, dibentuknya Tim ini justru memperkuat KPK," tegasnya, kemarin.

Inilah wawancara lengkapdengan Jimly Asshiddiqie;

Apa KPK bisa bekerja kalau seandainya pimpinannya ting­gal satu orang?
Bisa, bisa, kan institusi harus dibedakan dengan orangnya. Walaupun cuma satu orang atau dua orang, nggak ada masalah.

Bagaimana mengambil keputusan secara kolektif kole­gial jika tinggal satu orang?
Kolektif itu artinya tidak individu, tidak sendiri. Kan insti­tusinya nggak bubar. Kolektif itu maksudnya jangan sendiri-sendiri, bukan jangan sendiri.

Artinya tetap bisa mengam­bil keputusan meski pimpinan KPK tinggal satu orang?
Kenapa tidak. Boleh saja. Kan dia masih ada deputi, ada penyidik. Apalagi penyidiknya bekerja secara independen. Yang ke pengadilan pun cukup peny­idiknya, penuntutnya. Keputusan pimpinan KPK tetap sah meskip­un tinggal satu orang.

Bagaimana kalau semua pimpinan dijerat hukum?
Kan sama kalau Presiden atau Wakil Presiden meninggal, harus ada pengganti. Kalau memang belum ada aturannya, dalam keadaan darurat Presiden boleh ambil alih masalahnya, lalu dibuat keputusan.

Bisa saja diangkat orang baru untuk memimpin KPK dengan menyimpang dari ketentuan-ke­tentuan yang normal. Pokoknya harus ada kesinambungan antara fungsi kelembagaan negara itu.

Apa yang Anda sampaikan kepada Presiden saat pertemuan itu?
Kita kasih masukan saja.

Masukan seperti apa?
Masing-masing kita kasih masukan yang independen saja. Bahkan ada juga yang beda-beda pendapat.

Beda pendapat dalam hal apa?
Maksudnya masing-masing bicara. Belum ada kesimpulan dari pendapat-pendapat itu.

Apa inti yang disampaikan?
Intinya ya harus segera diselesaikan (polemik KPK dengan Polri).

Solusi dari Anda saat per­temuan itu apa?
Ya nanti. Itu akan menjadi hasil kerja tim.

Berapa lama masa kerja tim ini?
Belum tahu. Kita tunggu dulu Keppres-nya.

Ada yang menduga ini bagian dari skenario pembuba­ran KPK. Apa betul begitu?
Banyak yang khawatir begitu. Tapi nanti kan kita tenangkan. Kita mau memperkuat KPK maupun Polri supaya meny­ingkirkan keraguan seakan-akan ada upaya membubarkan atau memperlemah. Kita ingin menunjukkan kepada publik dibentuknya tim ini justru mem­perkuat KPK.

Kapan tim mulai bekerja?
Tim ini kan belum resmi, kare­na belum ada Keppres-nya. Kita tunggu dulu. Yang jelas, Presiden merespons dengan cepat masalah ini dengan menghim­pun orang-orang independen yang bisa membantu mereko­mendasikan solusi. Makanya dipanggillah kami.

Ada usulan Undang-Undang KPK direvisi untuk menin­gkatkan imunitas pimpinan KPK. Apa Anda setuju?
Itu boleh. Itu ide yang baik. Tapi itu untuk akan datang. Nggak bisa untuk menyelesai­kan kasus sekarang. Saat ini kita mengatasi masalah dulu, agar fokus. Tidak boleh membikin norma baru untuk mengatasi masalah saat ini.

Memangnya kenapa?
Norma baru itu baru bisa ber­laku setelah ditetapkan. Tidak mengikat untuk kasus sebel­umnya.

Imunitas dalam bentuk apa yang layak diberikan kepada pimpinan KPK?
Jangan sampai dikriminalisa­si. Artinya, tidak boleh dijadikan tersangka selama menjabat men­jadi pimpinan KPK supaya tidak disalahgunakan orang. ***

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Penjualan LCGC di Dealer Naik, Kiriman dari Pabrik Justru Turun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 14:09

Putin-Prabowo Dijadwalkan Bertemu di Rusia pada 3 September

Minggu, 30 Agustus 2026 | 14:07

AHWA Pemilih Ketum PBNU Harus Bebas Konflik

Minggu, 30 Agustus 2026 | 13:40

Gegara Polis Dibatalkan, MSIG Life Hadapi Gugatan Rp20 Miliar

Minggu, 30 Agustus 2026 | 13:31

Kapolri Dorong Eks Anggota JI Jadi Mitra Polri Jaga Keutuhan NKRI

Minggu, 30 Agustus 2026 | 13:04

Gus Hans Minta AHWA Pilih Ketum PBNU Tanpa Intervensi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 12:45

Indonesia Desak OKI Ambil Langkah Nyata Hadapi Kejahatan Israel

Minggu, 30 Agustus 2026 | 12:42

Sekolah Rakyat Jadi Cara Kemensos Jemput Bola Putus Mata Rantai Kemiskinan

Minggu, 30 Agustus 2026 | 12:17

Pasar Mobil Nasional Capai Setengah Juta Unit Pada Semester I 2026

Minggu, 30 Agustus 2026 | 11:46

Korut Rombak Jajaran Militer, Kim Song Gi Ditunjuk Jadi Menhan Baru

Minggu, 30 Agustus 2026 | 11:20

Selengkapnya