Berita

Jenderal Gatot Nurmantyo

Wawancara

WAWANCARA

Jenderal Gatot Nurmantyo: Belum Ada Perintah dari Panglima TNI & Presiden Untuk Amankan Gedung KPK...

SELASA, 27 JANUARI 2015 | 10:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo menjelaskan, pihaknya belum menerima perintah dari Panglima TNI dan Presiden untuk mengamankan Gedung KPK.

"Saya tegaskan, di KPK tidak ada pengamanan," kata Gatot Nurmantyo di Mabes TNI AD, Jakarta, kemarin.

Sebelumnya beredar kabar, Ketua KPK Abraham Samad men­gontak Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko agar membantu mengamankan Gedung KPK.


Bahkan Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP yang dikon­firmasi juga membenarkan bah­wa pengamanan gedung di-back-up dari luar Polri.

Menanggapi hal itu, Gatot Nurmantyo membenarkan Ketua KPK menghubungi Panglima TNI. Tapi pihaknya belum men­erima perintah dari Panglima TNI dan Presiden sebagai Panglima Tertinggi untuk mengamankan Gedung KPK.

"Ketua KPK meminta kepada Panglima TNI, tapi belum ada perintah," katanya.

Inilah wawancara lengkap dengan KSAD;

Bagaimana koordinasi den­gan Panglima TNI?
Saya sebagai KSAD, apapun yang diperintahkan merupakan perintah tegak lurus. Selama belum ada perintah, maka saya belum bisa menggerak­kan pengamanan. Jadi saya tegaskan di KPK tidak ada pengamanan.

Sejauh ini belum ada per­intah dari Panglima TNI dan Presiden?
Sejauh ini saya menafsirkan tidak ada.

Bagaimana TNI menyika­pi perseteruan Polri dan KPK?
TNI memandang bahwa TNI harus siap di tempat seperti biasa. Kita selalu menyiaga­kan sepertiga kekuatan. Kita menunggu perintah apabila ada situasi-situasi emergency (daru­rat) yang melibatkan TNI.

Komentar Anda terkait perseteruan itu?
KPK dan Kepolisian adalah sama-sama aparatur negara, sehingga saya tidak boleh berko­mentar.

Apa tidak khawatir kisruh?
Tidak ada alasan kisruh. Tapi kalau kisruh, TNI mengamankan di sana, itu boleh saja.

Soal lain, apa saja yang sudah dilakukan TNI AD soal arahan Presiden untuk mensukseskan swasembada pangan?
Kita sudah melakukan pena­taran dan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait.

Targetnya berapa lama?
Target pencapaiannya tiga tahun.

Apa mungkin tercapai da­lam tiga tahun?
TNI Angkatan Darat saya te­gaskan tidak pernah mau gagal menjalankan tugas.

Apa ada anggaran khusus yang diposkan pemerintah untuk program tersebut?
Tidak ada, sampai saat ini TNI AD hanya diminta oleh Presiden untuk membantu Kementerian Pertanian un­tuk mewujudkan swasembada pangan.

Bagaimana Anda memas­tikan bahwa hal itu dapat terlaksana meski tanpa ang­garan?
TNI AD tidak perlu anggaran sebenarnya. Kita bersama-sama-sama masyarakat, kasih pelajaran, ikut motivasi, kan gitu supaya petani lebih ber­gairah.

Nanti kita lihat apa yang kurang, apa irigasi misalnya, kemudian kita sampaikan.

Daerah mana yang dipriori­taskan untuk program swasem­bada pangan?
Semua prioritas. Kita tidak bisa membuat satu prioritas, agar semua berkembang per­taniannya.

Tapi leader-nya adalah Kementerian Pertanian. Kami hanya melakukan pendampin­gan, memandu, bersama-sama rakyat. ***

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Hotel Bumi Wiyata Komitmen Penuhi Hak 104 Pekerja Sesuai Ketentuan

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:31

Sinopsis Reawakened Man, Kisah Pemuda yang Hidup Kembali Setiap 3 Hari

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:23

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus ATR/BPN ke Muktamar NU

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Komisi II Didorong Bentuk Pansus untuk Tindaklanjuti Putusan MK Terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:19

Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina, Ini Daftar Trofi dan Prestasinya

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:10

Kemenkop Buka Suara soal Mekanisme Pembayaran Gaji ASN Lewat Koperasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:02

8 Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat hingga Akhir 2026, Ada BSU hingga Beras 30 Kg

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:48

Mantan Kacab Jasindo Dipanggil KPK di Kasus Pencairan Komisi Fiktif PT Pelni

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:46

Deretan Pengusaha Rokok Kembali Diperiksa KPK di Kasus Bea Cukai

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:35

Selengkapnya