Berita

Jenderal Gatot Nurmantyo

Wawancara

WAWANCARA

Jenderal Gatot Nurmantyo: Belum Ada Perintah dari Panglima TNI & Presiden Untuk Amankan Gedung KPK...

SELASA, 27 JANUARI 2015 | 10:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo menjelaskan, pihaknya belum menerima perintah dari Panglima TNI dan Presiden untuk mengamankan Gedung KPK.

"Saya tegaskan, di KPK tidak ada pengamanan," kata Gatot Nurmantyo di Mabes TNI AD, Jakarta, kemarin.

Sebelumnya beredar kabar, Ketua KPK Abraham Samad men­gontak Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko agar membantu mengamankan Gedung KPK.


Bahkan Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP yang dikon­firmasi juga membenarkan bah­wa pengamanan gedung di-back-up dari luar Polri.

Menanggapi hal itu, Gatot Nurmantyo membenarkan Ketua KPK menghubungi Panglima TNI. Tapi pihaknya belum men­erima perintah dari Panglima TNI dan Presiden sebagai Panglima Tertinggi untuk mengamankan Gedung KPK.

"Ketua KPK meminta kepada Panglima TNI, tapi belum ada perintah," katanya.

Inilah wawancara lengkap dengan KSAD;

Bagaimana koordinasi den­gan Panglima TNI?
Saya sebagai KSAD, apapun yang diperintahkan merupakan perintah tegak lurus. Selama belum ada perintah, maka saya belum bisa menggerak­kan pengamanan. Jadi saya tegaskan di KPK tidak ada pengamanan.

Sejauh ini belum ada per­intah dari Panglima TNI dan Presiden?
Sejauh ini saya menafsirkan tidak ada.

Bagaimana TNI menyika­pi perseteruan Polri dan KPK?
TNI memandang bahwa TNI harus siap di tempat seperti biasa. Kita selalu menyiaga­kan sepertiga kekuatan. Kita menunggu perintah apabila ada situasi-situasi emergency (daru­rat) yang melibatkan TNI.

Komentar Anda terkait perseteruan itu?
KPK dan Kepolisian adalah sama-sama aparatur negara, sehingga saya tidak boleh berko­mentar.

Apa tidak khawatir kisruh?
Tidak ada alasan kisruh. Tapi kalau kisruh, TNI mengamankan di sana, itu boleh saja.

Soal lain, apa saja yang sudah dilakukan TNI AD soal arahan Presiden untuk mensukseskan swasembada pangan?
Kita sudah melakukan pena­taran dan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait.

Targetnya berapa lama?
Target pencapaiannya tiga tahun.

Apa mungkin tercapai da­lam tiga tahun?
TNI Angkatan Darat saya te­gaskan tidak pernah mau gagal menjalankan tugas.

Apa ada anggaran khusus yang diposkan pemerintah untuk program tersebut?
Tidak ada, sampai saat ini TNI AD hanya diminta oleh Presiden untuk membantu Kementerian Pertanian un­tuk mewujudkan swasembada pangan.

Bagaimana Anda memas­tikan bahwa hal itu dapat terlaksana meski tanpa ang­garan?
TNI AD tidak perlu anggaran sebenarnya. Kita bersama-sama-sama masyarakat, kasih pelajaran, ikut motivasi, kan gitu supaya petani lebih ber­gairah.

Nanti kita lihat apa yang kurang, apa irigasi misalnya, kemudian kita sampaikan.

Daerah mana yang dipriori­taskan untuk program swasem­bada pangan?
Semua prioritas. Kita tidak bisa membuat satu prioritas, agar semua berkembang per­taniannya.

Tapi leader-nya adalah Kementerian Pertanian. Kami hanya melakukan pendampin­gan, memandu, bersama-sama rakyat. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya